Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyatakan bahwa Presidensi G20 di 2022 berperan penting dalam mengatasi isu pemulihan dari pandemi Covid-19.
BKF menilai G20 harus menjadi prime mover (penggerak utama) untuk membantu negara-negara di dunia keluar dari pandemi dengan menjadi bagian dari solusi mengatasi kesenjangan akses dan kecepatan vaksinasi.
Selain itu, G20 harus mendorong kerja sama pemulihan ekonomi guna mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, 30-31 Oktober 2021 topik I “Ekonomi dan Kesehatan Global”. Seperti diketahui, mulai akhir tahun ini, Indonesia akan melanjutkan Presidensi G20 dari Italia.
Pandemi Covid-19 terus memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dunia. Saat ini, pemulihan global terjadi secara divergen atau tidak merata, di mana beban yang jauh lebih besar ditanggung oleh penduduk yang berada di negara emerging dan berkembang.
Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak paling signifikan pada kelompok penduduk miskin, wanita, disabilitas, lansia dan anak-anak. Pemerintah Indonesia, dalam pelaksanaan Presidensi G20 untuk pertama kalinya dalam sejarah, akan memastikan tercapainya diskusi yang mencerminkan urgensi besar pemulihan dari pandemi dan berupaya menghasilkan solusi yang nyata untuk mengatasi tantangan tersebut.
Baca Juga
Dalam sejarahnya, G20 memang berkontribusi menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia. Forum ini menjadi forum yang sangat efektif menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan yang dimotori oleh negara-negara perekonomian terbesar di dunia.
"Tahun 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan", kata Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu seperti yang dikutip dari siaran resmi, Minggu (31/10/2021).
Menjawab kebutuhan global ini, pemerintah RI memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional.
Agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan (finance track) yang diusulkan Indonesia di antaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy. Langkah yang akan dilakukan untuk agenda prioritas ini salah satunya dengan diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global.
Kebijakan exit strategy yang mulus akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda. Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara.
Selain itu, pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik maupun swasta akan terus dilakukan.
Adapun, agenda prioritas lainnya yaitu mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah-panjang. Pemerintah akan mendorong dilakukannya realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta mendorong peningkatan kreativitas dan produktivitas.
Di samping itu, realokasi modal juga akan terus diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnansi tingkat produksi dan operasional, dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi.
Dalam mengatasi scarring effect, perlu adanya keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan serta mewaspadai potensi terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19 dan mutasi virus.
Pemerintah juga akan meningkatkan inklusi digital dan mengatasi kesenjangan digital, serta membuat kebijakan yang efektif untuk menangani berbagai isu struktural seperti potensi penurunan output jangka menengah dan panjang serta isu ketenagakerjaan.
Di sisi finansial, agenda legacy pada jalur keuangan akan senantiasa dijaga dan dilanjutkan. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang dan dukungan lainnya.
Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya pascapandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta.
Terakhir, agenda keuangan berkelanjutan akan diarahkan pada transisi yang adil (just) dan terjangkau (affordable) untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).
Selain itu, regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital semakin diperkuat posisinya. Ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat inovasi digital tetapi juga membahas pentingnya menahan potensi risiko yang muncul.
