Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Investasi Smelter di Papua, Kepala BKPM Bahlil Mohon Dukungan

Bahlil optimistis bahwa proyek investasi ini bisa dibahas dengan cara baik-baik dan secara kekeluargaan. Dia menyampaikan kepada warga Papua bahwa dirinya akan memperjuangkan proyek smelter tersebut.
Ilustrasi cincin tembaga. /Bloomberg-Andrey Rudakov
Ilustrasi cincin tembaga. /Bloomberg-Andrey Rudakov

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah sedang menggodok rencana investasi fasilitas peleburan tembaga (smelter) di Papua. Dia meminta agar seluruh pihak mendukung dan tidak menghambat jalannya proyek tersebut.

Bahlil mengatakan saat ini kementeriannya tengah merumuskan langkah-langkah komprehensif dengan kementerian lain dan PT Freeport Indonesia, selaku penyedia tambang tembaga (copper).

Dia menyampaikan bahwa saat ini kapasitas produksi Freeport berkisar 3 juta ton dengan 1,3 juta ton untuk memenuhi kapasitas smelter yang sudah ada di Gresik, dan 1,7 juta ton lainnya dialokasikan untuk smelter yang baru dibangun.

Menurut Bahlil, kapasitas produksi tersebut nantinya akan ditingkatkan menjadi 3,8 sampai 4 juta ton sehingga akan ditampung di smelter yang dibangun di Papua.

"Kalau sudah ada kebijakan, mohon kita dukung baik-baik. Jangan belum kita buat, sudah mulai dipalang-palang. Kalau kita main begitu, investor susah masuk," jelasnya pada konferensi pers, Rabu (27/10/2021).

Bahlil optimistis bahwa proyek investasi ini bisa dibahas dengan cara baik-baik dan secara kekeluargaan. Dia menyampaikan kepada warga Papua bahwa dirinya akan memperjuangkan proyek smelter tersebut.

Sebelumnya, Bahlil menyebut proyek investasi smelter di Tanah Cendrawasih berasal dari aspirasi masyarakat Papua. Bahlil mengaku sempat mendapatkan keluhan sampai protes tentang mengapa smelter tidak dibangun di Papua, melainkan di Gresik, Jawa Timur.

Dia menjelaskan keputusan pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut sudah diketok pada 2017-2018 dengan pertimbangan kesiapan infrastruktur.

"Protes, surat, itu banyak sekali. Bahkan, ada yang mengatakan kepada saya, 'Kakak, seperti kakak bukan dari Papua saja,'," cerita Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper