Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan atau Bpk menilai bahwa terdapat empat kemungkinan kondisi Kesehatan, perEkonomian, kemanusiaan, dan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.
Dalam skenario terbaik, respons pemerintah terhadap pandemi akan lebih efektif, dengan skenario terburuk yang mungkin juga terjadi.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa pihaknya memiliki peran foresight dalam melaksanakan tugasnya, yakni penyusunan kajian untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan. BPK pun mengkaji berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021–2026).
Menurutnya, terdapat lima tema dalam skenario yang menurut BPK perlu diantisipasi pemerintah, yaitu reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia.
“Tema-tema tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 maupun kemungkinan terjadinya pandemi, bencana, dan krisis global di kemudian hari,” ujar Agung pada Kamis (21/10/2021).
Terdapat empat skenario yang disampaikan BPK dalam kajiannya. Pertama, skenario Berlayar Menaklukkan Samudera, di mana respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif dan tingkat keparahan pandemi mereda.
Baca Juga
Kedua, skenario Mengarung di Tengah Badai, yakni respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif di tengah pandemi yang makin memburuk.
Ketiga, skenario Tercerai-berai Terhempas Lautan, merupakan skenario terburuk yang menggambarkan masa depan yang penuh risiko dan bahaya. Respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif dan tingkat keparahan pandemi makin memburuk.
Keempat, skenario Kandas Telantar Surutnya Pantai, ditandai dengan meredanya pandemi, tetapi respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif.
“Skenario yang disajikan dalam Foresight BPK bukanlah prediksi tentang masa depan, tetapi sarana untuk melihat kembali berbagai asumsi tentang masa depan, agar kita tidak terlena dengan harapan-harapan dan agar kita mampu melihat lebih jernih kesiapan menghadapi masa depan,” ujar Agung.
Kajian tersebut tercantum dalam Buku Pendapat Strategic Foresight pertama yang berjudul Membangun Kembali Indonesia dari COVID-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Buku tersebut dan situs Strategic Foresight BPK diluncurkan pada hari ini (21/10).
Buku tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2021 di Istana Negara. BPK berharap dapat menginspirasi pemerintah pusat dan daerah untuk memulai menerapkan strategic foresight untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa mendatang.
Menurut Agung, penyusunan foresight tersebut menggunakan metode scenario planning dan data yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK, tren dalam negeri, regional, dan global. Adanya buku itu pun membuat BPK menjadi Supreme Audit Institution kedua di Asia, setelah Korea Selatan, yang memiliki kemampuan foresight.
