Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kini gencar mempromosikan transformasi ekonomi menjadi ekonomi hijau (green economy) atau ramah lingkungan.
Di antaranya, pembangunan rendah karbon menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024.
Akan tetapi, isu lingkungan masih dianggap sebagai "barang mewah" di Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang. Hal ini disampaikan oleh Mantan Menteri Keuangan RI 2013-2014 Chatib Basri.
"Buat negara berkembang termasuk Indonesia, lingkungan itu adalah issue barang mewah. Karena isu utama kita yang terbesar itu masih poverty [kemiskinan], mengenai unemployment [pengangguran], dan development [pembangunan]," kata Chatib pada acara Low Carbon Development Week "A Green Economy for a Net-Zero Future: How Indonesia can Build Back Better after COVID-19 with the Low Carbon Development Initiative", Rabu (13/10/2021).
Oleh sebab itu, untuk membuat isu lingkungan termasuk pemanasan global dan transisi ke ekonomi hijau lebih populer, Chatib menilai isu lingkungan harus diletakkan dalam konteks atau sudut pandang pembangunan.
"Tanpa itu akan sulit untuk mendapatkan dukungan. Itu yang harus kita ingat sehingga prosesnya akan berbeda dengan path yang dilakukan oleh advanced countries [negara maju] di mana itu adalah day-to-day problem bagi mereka," ujarnya.
Baca Juga
Adapun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa ekonomi hijau merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju 2045.
Suharso menyatakan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang besar untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke sebelum adanya pandemi Covid-19. Untuk itu, dibutuhkan strategi dan upaya di luar business as usual, termasuk di antaranya adalah ekonomi yang rendah karbon.
"Bappenas menetapkan strategi transformasi ekonomi untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke trajectory sebelum pandemi, dan menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu game changer dari transformasi ekonomi," ujar Suharso dalam kesempatan yang sama.
Pembangunan rendah karbon juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembangunan rendah karbon menjadi tulang punggung dari dari pembangunan berkelanjutan yang kini tengah diupayakan oleh Indonesia guna meminimalisasi dampak perubahan iklim.
