Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengemukakan sejumlah alasan pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) seiring dengan direvisinya sumber pendanaan untuk proyek tersebut.
Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021, yang merupakan perubahan atas Perpres No.107/2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dalam beleid tersebut merevisi sejumlah ketentuan khususnya bahwa pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat melalui APBN, dari sebelumnya yang tidak memperbolehkan penggunaan APBN.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan anggaran pembangunan proyek bertambah karena adanya perubahan desain akibat kondisi geologis dan geografis yang jauh berbeda dibandingkan dengan proyeksi semula.
“Dimana-mana saat kita membuat kereta cepat atau yang seperti ini TOD dan sebagainya di tengah perjalanan pasti ada perubahan desain karena kondisi geologis dan geografis yang berbeda dari awal nya yang diperkirakan. Jadi, jangan dikatakan dulunya gimana itung-itungannya,” ujarnya kepada wartawan dikutip, Minggu (10/10/2021).
Selain itu, dia menilai persoalan pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebenarnya juga dialami oleh hampir semua negara. Apalagi, katanya, bagi Indonesia yang baru pertama kali melakukan pembangunannya.
Kedua, Arya mengungkapkan masalah persoalan harga lahan yang mengalami penaikan seiring berjalannya waktu. Dia menegaskan hampir semua pembangunan yang lakukan sejak dahulu selalu ada perubahan yang mebuat pembengkakan anggaran.
Baca Juga
“Jadi dua hal itu utamanya yang membuat anggaran [Kereta Cepat] jadi naik,” tekannya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menjelaskan terkait pembengkakan biaya dari sisi trase sebetulnya tidak memerlukan pembelian lahan baru karena menggunakan lahan jalan tol PT Jasa Marga.
Dengan tidak adanya biaya yang dikeluarkan untuk membeli lahan, kata dia, proyek tersebut seharusnya bisa ditekan karena biaya terbesar dalam infrastruktur adalah pengadaan tanah
Namun, karena PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga tengah mengerjakan konstruksi bersamaan dengan transit joint development (TOD) tentu akan semakin berat pembiayaan konstruksi kereta cepat.
“Lebih baik dilakukan pentahapan, konstruksi HSR diselesaikan dulu kemudian dilanjutkan pembangunan TOD. Memang tepat jika pembangunan TOD ini pun berhasil niscaya akan terdapat bangkitan dan tarikan perjalanan baru menggunakan HSR dan kereta cepat ini dapat berfungsi sebagai kereta komuter,” imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan biaya proyek yang bengkak itu akan membebani keuangan negara. Potensi ini muncul dari hasil kajian konsultasi independen.
Selain itu, Didiek menilai komunikasi antara Indonesia dan China kurang lancar karena pemimpin proyek, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sejatinya merupakan perusahaan konstruksi, bukan perusahaan di bidang kereta api. Namun, Wika tetap ditugaskan untuk membangun proyek Kereta Cepat.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membentang sepanjang 142,3 kilometer dan ditargetkan rampung pada akhir 2022 nanti. Kereta cepat ini akan melalui empat stasiun di antaranya Halim (Jakarta Timur), Karawang, Walini, dan Tegalluar (Bandung). Sekitar 58 persen jalur kereta cepat akan dibangun menggunakan struktur layang dan melalui 13 terowongan yang tersebar di beberapa titik.
Nantinya kereta cepat ini akan melaju hingga kecepatan 350 kilometer/jam dengan estimasi waktu keberangkatan antara Jakarta-Bandung hanya berkisar 46 menit. Kereta cepat ini akan mampu menampung 601 penumpang yang terdiri atas 18 penumpang VIP, 28 penumpang kelas 1, dan 555 penumpang kelas dua dalam satu keberangkatan. Pembangunan kereta cepat juga akan diintegrasikan dengan Transjakarta dan LRT Jabodebek untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang.
