Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 17 September 2021 baru mencapai Rp395,92 triliun, atau 53,2 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
Salah satu klaster anggaran yang tersendat realisasinya adalah dukungan UMKM dan korporasi. Pemerintah mencatat realisasi anggaran PEN klaster dukungan UMKM dan korporasi per 17 September 2021 baru mencapai Rp68,35 triliun atau 42,1 persen dari pagu RpRp162,40 triliun.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, eskalasi kasus Covid-19 akibat varian Delta pada pertengahan tahun lalu menjadi salah satu faktor tersendatnya klaster anggaran untuk dunia usaha ini.
Yusuf menjabarkan dengan adanya kenaikan kasus Covid-19 dan pengetatan pembatasan mobilitas, ekspansi ekonomi sedikit tertahan, khususnya di kuartal III/2021. Hal itu menyebabkan pelaku usaha untuk menahan pengajuan kredit modal kerja karena permintaan barang dan jasa dari masyarakat juga belum mengalami peningkatan secara signifikan.
Secara tidak langsung, bantuan yang disalurkan pemerintah misalnya melalui Imbal Jasa Penjaminan atau IJP (salah satu pos penyaluran anggaran dukungan UMKM dan korporasi), juga ikut tidak tersalurkan secara optimal karena permintaan yang ikut tertahan.
"Secara sederhana kan IJP ini adalah penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM ataupun korporasi, seperti yang kita tahu sendiri bahwa pelaku usaha dalam mengajukan kredit modal kerja akan berdasarkan pada kepentingan penambahan kapasitas produksi atau tidak," jelas Yusuf kepada Bisnis, Senin (27/9/2021).
Baca Juga
Adanya kenaikan kasus Covid-19, menurut Yusuf, menjadikan penyaluran salah satu pos dukungan UMKM dan korporasi itu menjadi agak sulit untuk dikontrol. Pasalnya, hingga saat ini pun pemerintah masih memberlakukan pembatasan mobilitas meskipun dilonggarkan secara berkala.
Kementerian Keuangan mencatat bantuan IJP disalurkan untuk 2,12 juta UMKM dan 30 korporasi.
Akan tetapi, Yusuf menyebut ada pos anggaran pada klaster dukungan UMKM dan korporasi yang diperkirakan akan meningkat seiring waktu, yaitu Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Pemerintah mencairkan BPUM untuk 12,71 juta usaha.
"Menurut saya realisasi akan meningkat seiring dengan waktu seperti misalnya BPUM yang pencairannya akan dicairkan di akhir September dan juga bulan setelahnya," kata Yusuf.
Selain dukungan UMKM dan korporasi, klaster anggaran PEN yang masih terbilang rendah realisasinya yaitu klaster kesehatan yang baru mencapai Rp97,28 triliun atau 45,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun.
Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial sudah mencapai Rp112,87 triliun atau 60,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun. Lalu, anggaran program prioritas sudah mencapai Rp59,51 triliun atau 50,5 persen dari pagu Rp117,94 triliun.
Terakhir, realisasi tertinggi yaitu pada anggaran insentif usaha yang sudah mencapai Rp57,92 triliun atau 92,2 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
