Bisnis.com, JAKARTA - Senator Republik dari Komite Perbankan membantah akan potensi terjadinya gagal bayar atau default pada pemerintah federal lantaran pembayaran utang menjadi prioritas Kementerian Keuangan dan kemungkinan menunda pengeluaran lainnya.
“Kemungkinannya 0,0 persen bahwa orang-orang tidaak menerima kupon dan pembayaran pokok surat utang AS tepat waktu," kata Senator Pat Toomey dari Pennsylvania, dilansir Bloomberg pada Kamis (23/9/2021).
Dia menambahkan, kemungkinan terburuk yang terjadi adalah beberapa vendor akan mengalami keterlambatan pembayaran atas layanan yang mereka berikan kepada pemerintah.
Toomey mengatakan pemerintah harus bertindak. "Kementerian Keuangan memang tidak suka membicarakannya, tetapi itu hanya karena mereka takut meningkatkan kemungkinan batas utang tidak dinaikkan," ujarnya.
Menurutnya, Demokrat pada akhirnya akan menaikkan plafon utang sendiri saat jatuh tempo pembayaran semakin dekat.
Namun, Kementerian Keuangan menyatakan menolak gagasan prioritas. "Satu-satunya jalan untuk pemerintah mengatasi plafon utang adalah dengan Kongres menaikkan atau menangguhkan batas, seperti yang pernah dilakukan puluhan kali sebelumnya," kata juru bicara Kementerian Keuangan AS Lily Adams pada awal September.
Baca Juga
Saat ini, Demokrat dan Republik berseberangan terkait dengan rancangan undang-undang kenaikan batas utang AS. Demokrat telah meloloskan RUU tersebut pada pekan ini, tetapi Republik bersumpah akan memblokirnya di Senat.
