Bisnis.com, JAKARTA - Mendekati akhir 2021, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 baru mencapai 53,2 persen. Untuk itu, Kementerian Keuangan menyampaikan akan terus mendorong realisasinya hingga akhir tahun.
"Ini tentu kita akan dorong terus," ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa, Kamis (23/9/2021).
Suahasil menyampaikan dari 5 klaster anggaran, setidaknya perkembangan realisasi dari 2 klaster anggaran masih dalam jalur yang tepat atau on-track. Dua anggaran tersebut adalah perlindungan sosial dan insentif usaha.
Per 17 September 2021, realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp395,92 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Untuk klaster perlindungan sosial, realisasi anggaran sudah mencapai Rp112,87 triliun atau 60,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun.
Di antara manfaatnya adalah untuk bantuan Program Keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT Desa, Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan kuota internet, subsidi listrik, dan beras.
Untuk insentif usaha, realisasi hingga pertengahan September 2021 bahkan sudah mendekati 100 persen, yaitu 92,2 persen atau Rp57,92 triliun dari pagu Rp62,83 triliun. Realisasi ini merupakan yang tertinggi dari total lima klaster anggaran.
Baca Juga
"Ini artinya bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan pesat. Karena insentif itu diklaim ketika ada kegiatan ekonomi, ada pajak yang harus dibayar. Maka diklaim lah supaya bisa menggunakan insentif tersebut," jelas Suahasil.
Anggaran insentif usaha ditujukan untuk insentif pajak seperti PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan, PPN DTP properti, PPnBM mobil, dan BM DTP atas nilai impor.
Sementara itu, realisasi 3 klaster anggaran lainnya masih berada di kisaran 40-50 persen. Pada anggaran klaster kesehatan, realisasi per 17 September 2021 baru mencapai Rp97,28 triliun atau 45,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan isolasi terpusat, pembelian vaksin, insentif tenaga kesehatan dan perawatan pasien positif Covid-19.
Lalu, realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi tercatat mencapai Rp68,35 triliun atau baru 42,1 persen dari pagu Rp162,40 triliun. Anggaran ditujukan untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Imbal Jasa Penjaminan, penampatan dana di perbankan, subsidi bunga KUR, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT. Hutama Karya (HK), dan bantuan PKL.
Terakhir, anggaran program prioritas sudah terealisasi Rp59,51 triliun atau 50,5 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk program pada karya kementerian/lembaga, pariwisata, ketahanan pangan, dan fasilitas pinjaman daerah.
