Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 17 September 2021 mencapai Rp395,92 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat kemajuan realisasi anggaran yang cukup signifikan khususnya pada klaster kesehatan.
Pada anggaran klaster kesehatan, realisasi per 17 September 2021 mencapai Rp97,28 triliun atau 45,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Meskipun baru mencapai 45 persen menjelang akhir 2021, terdapat perkembangan signifikan jika dibandingkan dengan kuartal II/2021 yang realisasinya sebesar Rp47,71 triliun.
Menurut Sri, perkembangan signifikan tersebut disebabkan oleh pembiayaan belanja bersifat extraordinary, untuk merespons eskalasi kasus Covid-19 akibat penyebaran varian Delta pada awal Juli lalu.
"Kelihatan di sini untuk kesehatan [realisasinya] 45,3 persen atau Rp97,28 [triliun]. Pada saat Juli-Agustus lalu, kita melakukan belanja yang extraordinary seperti membangun rumah sakit darurat, mengonversi asrama haji, dan tambahan-tambahan isolasi terpusat yang dilakukan oleh pemerintah. Juga pembagian obat yang melonjak tinggi," jelas Sri pada konferensi pers APBN KiTa, Kamis (23/9/2021).
Selain pembangunan rumah sakit dan pembagian obat, anggaran klaster kesehatan juga ditujukan untuk biaya perawatan pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian tenaga kesehatan, pengadaan vaksin, dan bantuan iuran JKN.
Untuk perlindungan sosial, anggaran sudah terealisasi Rp112,87 triliun atau 60,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun. Manfaatnya adalah untuk bantuan Program Keluarga harapan (PKH) untuk 9,9 juta Keluarga Peneriman Manfaat (KPM); Kartu Sembako untuk 17 juta KPM; Bantuan Sosial Tunai (BSt) untuk 10 juta KPM; dan BLT Desa untuk 5,62 juta KPM.
Selanjutnya, Kartu Prakerja untuk 5,22 juta orang; bantuan kuota internet untuk 36,1 juta penerima; subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima; Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 46,1 juta pekerja; dan bantuan beras untuk 28,8 juta KPM.
Untuk anggaran dukungan UMKM dan korporasi, Sri mencatat realisasi sudah mencapai Rp68,35 triliun atau 42,1 persen dari pagu Rp162,40 triliun. Anggaran ditujukan untuk Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Imbal Jasa Penjaminan, penampatan dana di perbankan, subsidi bunga KUR, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT. Hutama Karya (HK), dan bantuan PKL.
Lalu, anggaran program prioritas sudah terealisasi Rp59,51 triliun atau 50,5 persen dari pagu Rp117,94 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk program padat karya kementerian/lembaga, pariwisata, ketahanan pangan, dan fasilitas pinjaman daerah.
Terakhir, realisasi tertinggi adalah pada insentif usaha yang mencapai Rp57,92 triliun atau 92,2 persen dari pagu Rp62,83 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk insentif pajak seperti PPh 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan, PPN DTP properti, PPnBM mobil, dan BM DTP atas nilai impor.
