Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI menyoroti utang luar negeri (ULN) Indonesia yang mengalami peningkatan menjadi sebesar US$415,7 miliar pada Juli 2021.
Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan bahwa kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang yang akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menyampaikan empat saran sebagai strategi yang perlu segera diambil oleh pemerintah.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat. Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN.
Ketiga, pemerintah harus menetapkan skala prioritas dan mengedepankan akuntabilitas. Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru.
Artinya, pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan utang yang sudah ada.
Baca Juga
Selanjutnya, jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Salah satu proyek yang disorotinya adalah proyek ibu kota negara (IKN).
“Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting,” katanya dalam siaran pers, Jumat (17/9/2021).
Dia pun mengingatkan pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan bijaksana dan benar.
ULN harus dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian baik untuk saat ini maupun masa mendatang.
“Pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
.jpg?w=277&h=183)
