Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani Sebut Implementasi Desentralisasi Fiskal Masih Hadapi 4 Tantangan

Tantangan pertama dalam implementasi desentralisasi fiskal dalam 15 tahun terakhir adalah masih belum optimalnya pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam mendorong pembangunan daerah.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 13 September 2021  |  13:36 WIB
Sri Mulyani Sebut Implementasi Desentralisasi Fiskal Masih Hadapi 4 Tantangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dalam layar) memberikan pemaparan dalam webinar Mid Year Economic Outlook 2021: Prospek Ekonomi Indonesia Pasca Stimulus, Relaksasi dan Vaksinasi di Jakarta, Rabu (7/7/2021). Bisnis - Himawan L Nugraha
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa implementasi desentralisasi fiskal hingga saat ini masih memiliki empat tantangan.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI terkait dengan pembahasan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Senin (13/9/2021).

Sri Mulyani mengatakan tantangan pertama dalam implementasi desentralisasi fiskal dalam 15 tahun terakhir adalah masih belum optimalnya pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam mendorong pembangunan daerah.

Padahal, 70 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berasal dari TKDD.

Kedua, yaitu masih minimnya kemampuan daerah dalam mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Dalam 3 tahun terakhir, porsi PAD dalam APBD masih berkisar 24,7 persen,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, yaitu belanja daerah masih belum terfokus. Hal ini tercermin dar banyaknya jenis program di daerah yang tercatat mencapai 29.623 program, sementara jumlah kegiatan di daerah bisa mencapai 263.135 kegiatan.

Di samping itu, tantangan ke empat yaitu masih terdapat dana Pemda yang mengendap di perbankan dalam jumlah yang besar. Pada Juli 2021, tercatat Rp173,3 triliun dana Pemda masih tersimpan di perbankan

“Apalagi dalam situasi Covid-19 ini kami betul-betul memperhatikan setiap transfer, harusnya kita harapkan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Situasi ini betul-betul menjadi concern bersama,” jelas Sri Mulyani.

Dia menambahkan, akuntabilitas tata kelola keuangan Pemda pun masih harus dioptimalkan, meski secara administrasi telah mengalami perbaikan, namun secara material menurutnya masih perlu adanya perbaikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd sri mulyani desentralisasi ruu hkpd TKDD
Editor : Hadijah Alaydrus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top