Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan membutuhkan anggaran tambahan untuk penanganan pascabencana pada 2021.
Seperti diketahui, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan telah diterpa bencana sepanjang tahun ini. Pemerintah telah menangani dampak dari bencana di keempat provinsi tersebut, namun anggaran yang tersedia belum mencukupi.
"Penangan pasca bencana itu memerlukan [tambahan] anggaran Rp678,2 miliar, namun sampai saat ini kami baru memiliki anggaran Rp338,6 miliar," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Selasa (31/8/2021).
Dengan kata lain, total anggaran yang terserap oleh program penanganan bencana mencapai Rp1,01triliun. Sementara itu, anggaran yang tersedia baru sekitar 33,3 persen dari total kebutuhan.
Diana memaparkan alokasi anggaran terbanyak ditujukan pada penganan bencana di Sulawesi Barat atau sebanyak Rp164,65 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Lama, Rekonstruksi Rusun Hasanuddin Korem 142 Sulawesi Barat, dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah dan Madrasah.
Diana mencatat perkembangan konstruksi fisik penangan bencana di Sulawesi Barat telah mencapai 79,4 persen. Walakin, lanjutnya, wilayah tersebut masih membutuhkan anggaran sekitar Rp371,36 miliar agar penangan bencana rampung.
Sementara itu, penangan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menelan anggaran negara hingga Rp163,44 miliar. Namun demikian, penyelesaian dampak bencana di provinsi tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp255,26 miliar.
Dalam penangan bencana di NTT, Kementerian PUPR telah melakukan optimalisasi 35 sistem penyediaan air minum (SPAM), mendukung infrastruktur di 22 Kawasan Relokasi, dan merehabilitasi maupun merekonstruksi 324 bangunan biasa dan 28 bangunan pendidikan. Diana mencatat perkembangan konstruksi program penangan bencana di NTT telah mencapai 44,28 persen.
Adapun, total anggaran yang dibutuhkan untuk penangan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp59,8 miliar. Namun demikian, anggaran yang disediakan untuk penangan bencana di provinsi tersebut hanya 13,77 persen atau senilai Rp8,23 miliar.
Diana mencatat penangan bencana yang dilakukan NTB adalah optimalisasi dua unit SPAM, mendukung infrastruktur di dua kawasan relokasi, dan merehabilitasi maupun merekonstruksi delapan unit bangunan. Progres konstruksi penangan bencana di NTB baru mencapai 25,4 persen.
Terakhir, total nilai penangan bencana di Kalimantan Selatan belum diketahui, tapi anggaran yang telah terserap baru mencapai Rp2,3 miliar. Penangan bencana yang dilakukan di provinsi tersebut adalah optimalisasi SPAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan perbaikan infrastruktur permukiman kumuh kawasan Barabel.
