Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mempercepat pembangunan sejumlah proyek infrastruktur nasional pada 2022.
Kepala Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan keterbukaan rencana infrastruktur wilayah pada tahun depan. Rencananya, BPIW akan menyusun dokumen perencanaan dan pemrograman kawasan strategis di 16 kawasan.
“Menteri PUPR menugaskan BPIW untuk memberikan pertimbangan prioritas program Kementerian PUPR agar program yang dibikin merupakan program yang dibutuhkan. Rencana pembangunan infrastruktur wilayah [ada tahun depan akan] jadi percepatan [pembangunan] infrastruktur nasional," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Senin (30/8/2021).
Dalam paparan BPIW, wilayah dengan kawasan terbanyak yang akan mendapatkan percepatan pembangunan infrastruktur berada di kawasan II, atau di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pemerintah berencana akan merancang program infrastruktur pada tujuh kawasan pada ketiga pulau tersebut.
Sementara itu, Pulau Sumatra dan Kalimantan akan memiliki enam kawasan strategis baru pada 2022. Adapun, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara hanya akan memiliki tiga kawasan strategis baru.
Arief berujar, pihaknya telah menganggarkan pagu senilai Rp161,83 miliar untuk belanja barang nonoperasional. Total pagu anggaran yang dimiliki BPIW pada tahun depan sendiri mencapai Rp212,83 miliar.
Dengan kata lain, pagu anggaran BPIW 2022 hanya sekitar 60,24 persen dari total anggaran yang diajukan sekitar Rp353,3 miliar. Selain itu, pagu anggaran BPIW tahun depan lebih rendah 27,18 persen dari pagu indikatif 2022 senilai Rp294,82 miliar.
Sebelumnya, BPIW telah merencanakan 12 proyek infrastruktur nasional yang terbagi dalam tiga wilayah.
Wilayah pertama adalah Pulau Sumatra dan Kalimantan. BPIW telah menyiapkan empat rencana pembangunan infrastruktur nasional, seperti Kawasan Industri (KI) Kuala Tanjung, KI Tenayan, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan.
Sementara itu, wilayah kedua adalah Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan adalah revitalisasi kawasan Tengger-Semeru, revitalisasi Bali, dan revitalisasi daerah tertinggal di kepulauan Nusa Tenggara.
Terakhir, wilayah ketiga yang dimaksud Fatah adalah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Pihaknya telah menyiapkan rencana untuk proyek konstruksi KI Konawe dan Kota Metropolitan Mamminasata.
