Bisnis.com, JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 90 persen dari 135 juta angkatan kerja di Indonesia belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Demikian pula profil 7 juta jumlah pengangguran kita, 91 persen di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah tak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan peran aktif publik secara luas, termasuk di antaranya para pelaku dunia usaha, dalam upaya bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja Indonesia.
Oleh karena itu, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendorong Implementasi Program Kartu Prakerja pada hari ini, Senin (30/8/2021).
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan satu setengah tahun menjalani usaha di masa pandemi Covid-19 ini bukan hal mudah dan yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi dengan semua pihak, agar dampak pandemi bisa diminimalisir, terutama untuk mengangkat kesejahteraan angkatan kerja di dalam negeri.
“Ini merupakan wujud nyata dunia usaha mengurangi skill gap dengan meningkatkan keterampikan bekerja untuk mewujudkan visi Indonesia Maju,” kata Denni
Ruang lingkup nota kesepahaman dengan Kadin Indonesia dan Apindo meliputi sosialisasi Program Kartu Prakerja, pengembangan kelembagaan pelatihan dan pelatihan, dukungan informasi dan data kesempatan kerja, serta perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan.
Baca Juga
Dalam kerja sama ini, baik Kadin Indonesia dan Apindo akan mensosialisasikan Program Kartu Prakerja kepada jajarannya di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota dan juga memfasilitasi anggotanya mengenai data dan informasi kebutuhan/kesempatan kerja di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.
Melalui nota kesepahaman tersebut, Kadin Indonesia dan Apindo berperan dalam mendorong asosiasi industri dan perusahaan anggotanya memberikan kontribusi peningkatan kualitas lembaga pelatihan dan pelatihan.
Selain itu, Kadin Indonesia dan Apindo bertugas memberikan dukungan pengembangan kewirausahaan di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, termauk kepada alumni penerima Program Kartu Prakerja.
Denni Purbasari menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja terus melakukan inovasi. Di antaranya memberikan fitur job rekomendasi pada dashboard para peserta program Kartu Prakerja.
“Kami berharap, fitur ini bisa mempermudah rekan-rekan pengusaha di Kadin Indonesia dan Apindo untuk merekrut pegawai dengan kualitas SDM yang bisa diandalkan,” ungkap doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder, Amerika Serikat ini.
Denni menambahkan, pihaknya siap untuk melaksanakan Training of Trainer (TOT) kepada staf HRD atau divisi sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan di bawah naungan Kadin Indonesia dan Apindo untuk lebih mengenalkan Program Kartu Prakerja.
Dengan pelatihan keterampilan kerja yang saat ini berlangsung secara daring karena menjalankan protokol kesehatan Covid-19, Program Kartu Prakerja melakukan pemerataan bagi para peserta dari berbagai daerah pelosok di tanah air.
“Manajemen Kartu Prakerja juga memberikan kesempatan kepada Kadin Indonesia dan Apindo untuk merekomendasikan pelatihan-pelatihan berkualitas masuk ekosistem Prakerja, baik pelatihan daring, maupun saat tahun depan sebagian pelatihan berlangsung secara luring,” kata Denni.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz Wuhadji mengungkapkan, Program Kartu Prakerja memiliki misi untuk meningkatkan keterampilan kerja, mendorong lahirnya entrepreneur, serta berupaya dalam memberikan perlindungan sosial di masa ekonomi sulit akibat pandemi.
Dia mengapresiasi, karena selain memberikan bantuan penyelesaian pelatihan yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, Program Kartu Prakerja juga memberikan berbagai pelatihan melalui ekosistem Prakerja skilling, upskilling, dan reskilling.
“Kadin Indonesia terpanggil mendukung Program Kartu Prakerja sebagai upaya berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia bangsa ini,” kata Adi Mahfudz Wuhadji.
Adi Mahfudz melanjutkan, akselerasi digital ekonomi di tengah pandemi Covid-19 membuat upskilling dan reskilling para peserta Kartu Prakerja merupakan keniscayaan. Mulai dari proses produksi, hingga marketing di era digital.
Oleh karena itu, sinergi semua pihak dalam Nota Kesepahaman ini melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan Program Kartu Prakerja diharap dapat memberikan sumbangsih ilmu dan turut mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
“Pada akhirnya, pertumbuhan Indonesia bisa berkualitas apabila SDM-nya juga berkualitas, karena salah satu ciri negara maju adalah makin meningkatnya kualitas SDM,” pungkas Adi Mahfudz.
Hal senada disampaikan Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Harijanto.
Harijanto memberikan apresiasi atas perjalanan Program Kartu Prakerja yang telah menghasilkan banyak dampak positif melalui berbagai survei, serta mendapat pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan.
KPK pun merekomendasikan Program Kartu Prakerja dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya.
Harijanto berharap peningkatan kualitas SDM melalui Program Kartu Prakerja bisa membantu angkatan kerja mencapai pekerjaan dan wirausaha yang layak, terutama saat investasi dunia bisa kembali masuk ke Indonesia pascapandemi.
“Seluruh jajaran Apindo siap melakukan sosialisasi pada anggota kami, agar Program Kartu Prakerja dapat berjalan efektif 5 tahun mendatang,” kata Harijanto.
