Bisnis.com, JAKARTA — Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang diluncurkan pemerintah untuk implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memiliki parameter yang diklasifikasikan berdasarkan sejumlah tingkatan risiko.
Mengutip laporan Seri Analisis Ekonomi Trade and Industry Brief LPEM FEB Universitas Indonesia (UI), jenis pelaku usaha diklasifikasikan ke dalam empat jenis risiko yang memiliki perbedaan dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha.
1. Risiko rendah
Usaha dengan risiko rendah hanya wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan legalitas pelaku usaha sekaligus berlaku sebagai izin usaha, dan dapat berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau jaminan halal.
2. Risiko menengah-rendah
Pelaku usaha dengan klasifikasi risiko menengah-rendah wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan bukti legalitas pelaku usaha telah memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha. Sertifikat standar ini diperoleh melalui lembaga Online Single Submission (OSS).
3. Risiko menengah-tinggi
Pelaku usaha dengan klasifikasi ini wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar. Pihak yang memberikan izin persetujuan adalah pemerintah pusat atau daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha, meskipun pendaftarannya tetap melalui OSS.
4. Risiko tinggi
Pelaku Usaha yang masuk ke dalam risiko tinggi wajib memiliki NIB dan Izin. Izin diberikan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai bentuk perizinan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan operasional, termasuk dalam hal kelayakan lingkungan hidup.
Adapun sebelumnya, Kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu berharap peluncuran OSS berbasis risiko dapat mempermudah proses bisnis penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemudahan berusaha, sehingga investasi dan lapangan kerja dapat terus terkerek naik.
Sebagaiama harapan Presiden Joko Widodo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, pada 16 Agustus 2021, yakni
pertumbuhan investasi adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
