Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk proaktif membantu meningkatkan produktivitas petani. Dia juga meminta sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperkuat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
“Saya minta TPIP dan TPID tidak hanya fokus mengendalikan inflasi saja, tetapi juga harus proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif, membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan bisa naik kelas,” katanya.
Lebih lanjut Jokowi menekankan agar momentum pandemi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Di tengah pandemi, sektor ini menjadi sektor unggulan karena tetap mampu bergerak produktif dan menyerap banyak tenaga kerja.
Sektor pertanian mampu tumbuh positif 2,95 persen pada kuartal I/2021 dan kuartal II/2021 sebesar 0,38 persen. Dia meyakini kuartal III/2021, sektor pertanian masih akan tumbuh lebih baik seiring potensi pasar masih cukup besar baik kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
Adapun, nilai ekspor sektor pertanian pada semester I/2021 mencapai Rp282 triliun atau naik 4,05 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2020, yaitu sebesar Rp247 triliun.
Selain itu, Jokowi menilai masih banyak komoditas pertanian berorientasi ekspor yang perlu terus dikembangkan. Komoditas tersebut di antaranya porang, sarang burung walet, edamame, dan berbagai produk hortikultura lainnya.
“Saya melihat di lapangan, seperti tadi saya sampaikan, porang betul-betul saya kira ke depan sangat menjanjikan, pasarnya masih sangat besar. Tetapi saya titip agar komoditas porang ini didorong untuk sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa beras, atau makanan yang lainnya,” ujarnya.
Dia meminta pengembangan dan peningkatan nilai tambah komoditas pertanian perlu serius digarap. Upaya ini bukan hanya untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan kesejahteraan petani. Akan tetapi memperbesar kontribusi sektor pertanian dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, upaya ini harus disiapkan dari hulu ke hilir. Selain itu, kelembaan petani juga perlu diperkuat. Jokowi menekankan badan usaha milik petani baik koperasi maupun BUMDes harus terus dikembangkan.
Di sisi lain, Presiden turut menyoroti akses pemasaran harus sektor pertanian. Dia menilai upaya ini perlu diperluas dengan menjalin kemitraan dengan industri. Kumudian, akses pembiayaan juga perlu dipermudah dan disederhanakan.
Sementara itu, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama untuk sektor pertanian. Plafon KUR pertanian pada 2021 sebesar Rp70 triliun, dari total KUR yang ada sebesar Rp253 triliun.
“Skema penyaluran KUR akan terus disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik usaha-usaha yang ada di bidang pertanian. Persyaratan KUR juga harus terus dipermudah,” ujarnya.
Kata dia, KUR juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pascapanen, seperti dalam pengadaan RMU (Rice Milling Unit) sehingga kredit ini semakin dirasakan manfaatnya bagi petani.
Presiden turut meminta jajarannya untuk memperkuat pendampingan serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas petani.
