Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan penggunaan weight in motion atau WIM untuk menyiasati kurangnya petugas di 81 unit penimbang kendaraan bermotor dalam memberantas kendaraan yang overload over dimension.
Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, mengatakan bahwa saat ini 81 Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang beroperasi saat ini kekurangan 2.929 petugas.
Idealnya, setiap unit UPPKB memerlukan 42 personel yang terdiri dari Korsatpel, PPNS, petugas penimbang kendaraan bermotor, penguji kendaraan bermotor, petugas pencatat, pengatur lalu lintas, petugas pengaman, administrasi perkantoran, petugas teknologi informasi, teknisi elektrikal dan mekanikal, serta petugas kebersihan.
“Untuk mengoperasikan 81 unit UPPKB diperlukan 3.402 orang. Personil yang tersedia sekarang 473 orang, dan masih kurang 2.929 orang,” katanya, Minggu (22/8/2021).
Dia menilai, penggunaan WIM bisa dilakukan untuk menyiasati kurangnya personel yang dibutuhkan di UPPKB.
WIM sendiri merupakan alat timbang kendaraan bermotor dengan metode pengukuran bebas kendaraan yang dapat dilakukan ketika kendaraan dalam kondisi bergerak.
Baca Juga
WIM, kata dia, dapat membantu mendeteksi truk overload over dimension (ODOL) dengan mengetahui berat kendaraan, kecepatan kendaraan, jumlah sumbu, jarak per sumbu, dan berat per sumbu.
“WIM memiliki sensor terhadap kendaraan untuk mengetahui dimensi panjang, lebar, tinggi, jarak sumbu, julur depan, julur belakang, dan konfigurasi sumbu. Ada speed counting and truck detector yang dapat melakukan penghitungan LHR, kecepatan kendaraan, dan merekam kendaraan yang tidak masuk UPPKB. Antrian kendaraan masuk UPPKB juga dapat dieliminasi,” tambahnya.
Dia menjelaskan, sistem itu dikembangkan untuk mempermudah proses pendataan dan pengawasan angkutan barang.
Dalam sistem itu juga terdapat data kendaraan, muatan, penimbangan, dan pelanggaran yang terhubung dengan pusat data yang terdapat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Kendati begitu, dia juga memahami, adanya keterbatasan anggaran yang menjadi kendala sehingga tidak semua jalan bisa segera dipasang ETLE dan semua UPPKB dapat dilengkapi dengan WIM.
Saat ini, ujarnya, telah dilakukan pilot project pemasangan WIM di UPPKB Balonggandu (Jawa Barat), UPPKB Kulwaru (DI Yogyakarta), dan jalan tol di Banten. Dia berharap, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR dapat berbagi memasang WIM di ruas jalan non-tol.
“Sistem dan teknologi harus segera diterapkan untuk semua UPPKB, supaya tidak ada lagi transaksi antarorang. Memang dituntut komitmen dan kesadaran semua pihak untuk menuju zero truk ODOL. Sinergi antarKementerian dan Lembaga sangat diperlukan,” imbuhnya.
