Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonomi Pariwisata Tersendat Akibat Daerah Enggan Integrasi

Kengganan daerah untuk berintegrasi disinyalir menjadi pemicu terjadinya pemborosan anggaran negara yang seharusnya bisa dikelola secara efisien sebagai respons atas dampak pandemi.
Sejumlah wisatawan berswafoto di kawasan pantai yang terbentuk dari fenomena akresi (penambahan garis pantai dari darat menuju laut akibat sedimentasi bertahun-tahun) di Desa Surodadi, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Selasa (11/2/2020). Munculnya pantai berpasir hitam seluas sekitar 4 hektare akibat fenomena alam tersebut menjadi potensi destinasi wisata baru yang rencananya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan ekonomi masyarakat setempat./ANTARA FOTO-Aji Styawan
Sejumlah wisatawan berswafoto di kawasan pantai yang terbentuk dari fenomena akresi (penambahan garis pantai dari darat menuju laut akibat sedimentasi bertahun-tahun) di Desa Surodadi, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Selasa (11/2/2020). Munculnya pantai berpasir hitam seluas sekitar 4 hektare akibat fenomena alam tersebut menjadi potensi destinasi wisata baru yang rencananya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna meningkatkan ekonomi masyarakat setempat./ANTARA FOTO-Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA – Keengganan daerah untuk melakukan integrasi dalam membangun industri pariwisata di Tanah Air menghalangi peluang ekonomi yang sebenarnya bisa diraup secara maksimal oleh Indonesia.

Ekonom Senior Indef Aviliani mengatakan keengganan yang dimiliki daerah untuk berintegrasi tersebut menjadi pemicu terjadinya pemborosan anggaran negara yang seharusnya bisa dikelola secara efisien sebagai respons atas dampak pandemi.

Pariwisata di satu daerah, jelasnya, tidak terintegrasi dengan daerah lain. Apabila mereka bergabung, maka pasarnya akan membesar. Tetapi itu tidak terjadi, bahkan di tingkat desa.

Dengan kata lain, pemborosan anggaran akhirnya terjadi karena simbiosis mutualisme tidak ada terjalin. Baik antarpemerintah daerah maupun pemerintah daerah pemerintah pusat.

"Daerah satu tidak mau berintegrasi dengan daerah lain. Lalu, buat kebun binatang sendiri untuk meraup pendapatan. Jadi, di daerah itu akhirnya dana desa yang disalurkan pemerintah hanya habis untuk membangun kebun binatang," ujar Aviliani dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/8/2021).

Dia menambahkan kondisi tersebut juga bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam mengefisienkan anggaran yang linear dengan daya pertumbuhan perekonomian negara. Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak terhadap pasar industri pariwisata.

Namun, efisiensi juga mampu meningkatkan daya saing serta menambah raupan pajak. "Itu APBN harus dibedah. Pendapatan kita enggak berubah sama sekali," kata Aviliani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper