Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia mendesak pemerintah untuk memberikanstimulus di bidang keuangan seperti relaksasi pembayaran pinjaman bagi pengusaha truk yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan bisnis logistik mengalami pertumbuhan selama pandemi Covid-19. Tetapi seiring diterapkannya PPKM, proses distribusi terkadang mengalami kendala dengan adanya penyekatan di beberapa ruas jalan.
Selain itu, pembatasan jumlah pekerja yang diperbolehkan bekerja dari kantor (WFO) juga berdampak pada penurunan kinerja industri seperti penurunan jumlah produksi. Alhasil, jumlah volume angkutan truk ikut menurun.
"Pemerintah perlu memberikan kebijakan terhadap pengusaha truk berupa stimulus bidang keuangan, antara lain relaksasi pembayaran pengembalian pinjaman dan pembebasan bunga selama pandemi," katanya kepada Bisnis, Minggu (8/8/2021).
Sementara itu, Dewan Pakar Aptrindo Sugi Purnoto mengatakan volume angkutan logistik seperti truk saat PPKM bergantungdari stok barang yang ada di gudang.
Ketika stok tidak ada, menurutnya memang akan terjadi penurunan volume angkut. Sebaliknya, jika stok di gudang tersebut mampu memenuhi penjualan untuk satu bulan atau selama periode PPKM, maka tidak menjadi masalah.
"Ini karena sudah tersedia buffer stock untuk 1-2 bulan penjualan dari yang sebelumnya," jelasnya.
Kendati begitu, bila memang terjadi kondisi dimana angkutan logistik mengalami penurunan volume angkut, dia menyarankan agar pengusaha mengistirahatkan kendaraannya sembari melakukan perawatan (maintenance).
"Namun itu memang menjadi kendala karena dari banyak pengusaha truk itu semua truknya kan tidak ada truk yang lunas semuanya. Tapi ada armada-armada yang masih dibiayai oleh leasing. Ketika dibiayai oleh leasing maka ini yang menjadi kendala karena terjadi kekurangan untuk melakukan pembayaran kepada pihak perbankan atau leasing atau finance," tuturnya.
