Bisnis.com, JAKARTA - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat membuat pemerintah merealokasi anggaran dan dialihkan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dari sebelumnya Rp699,43 triliun, kini bertambah jadi Rp744,75 triliun.
Khusus perlindungan sosial (perlinsos), anggarannya naik dari Rp153,86 triliun ke Rp187,84 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers akhir pekan lalu merincinya.
Untuk program keluarga harapan tidak ada tambahan. Pemerintah mengalokasikan Rp28,31 triliun untuk 10 juta kepala keluarga.
Lalu, program kartu sembako. Sebelumnya pemerintah menganggarkan untuk 18,8 juta keluarga dengan besaran manfaat Rp200.000 per bulan.
“Pemerintah menambahkan dua bulan untuk Juli dan Agustus dengan alokasi Rp7,52 triliun. Besarannya Rp200.000 per bulan. Jadi total alokasi 18,8 juta keluarga dengan total Rp49,89 triliun,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa selanjutnya adalah bantuan beras dari Bulog. Setiap keluarga dengan total 28,8 juta mendapatkan 10 Kg. Total anggaran untuk ini Rp3,58 triliun.
Baca Juga
Bantuan sosial (bansos) tunai menyasar kepada 10 juta keluarga selama enam bulan hingga Juni. Dengan total anggaran Rp17,46 triliun, setiap penerima manfaat mendapatkan Rp300.000 per bulan.
Selanjutnya adalah bansos tunai usulan pemerintah daerah (pemda). Sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi usulan, bukan penerima kartu sembako, dan di luar bansos tunai ini menerima Rp200.000 selama enam bulan.
Untuk diskon listrik pemerintah memperpanjang hingga akhir tahun. Dari anggaran awal Rp7,58 triliun, bertambah Rp1,91 triliun menjadi Rp9,49 triliun yang menyasar kepada 32,6 juta pelanggan.
Bantuan rekening minimum biaya beban/abodemen sampai akhir tahun untuk 1,14 juta pelanggan. Total alokasi naik menjadi Rp2,11 triliun dari Rp1,69 triliun.
Subsidi kuota juga diperpanjang hingga akhir tahun. Dari alokasi Rp3 triliun, ada tambahan Rp5,54 triliun untuk 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik.
Program prakerja dan subsidi upah dari alokasi awal Rp20 triliun untuk 5,6 juta peserta ditambah Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta.
Terakhir, dukungan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil melalui bantuan langsung tunai desa. Sasarannya adalah 8 juta keluarga dengan manfaat Rp300.000 per bulan selama setahun. Total anggarannya Rp28,8 triliun.
Sri Mulyani menuturkan bahwa selain perlinsos dari pemerintah pusat, pemda sebenarnya juga memiliki dana tersebut dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Akan tetapi serapannya masih kecil. Totalnya Rp25,46 triliun dengan realisasi Rp4,6 triliun. Oleh karena itu, dana tersebut diminta untuk segera didistribusikan.
“Anggaran untuk perlinsos Rp12,11 triliun dengan realisasi Rp2,3 triliun dan untuk pemberdayaan ekonomi Rp13,35 triliun dengan realisasi Rp2,3 triliun,” jelasnya.
