Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengambil sejumlah langkah penting dalam pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.
Hal tersebut diambil setelah melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan sejumlah kebijakan terkait dengan dana PEN 2021.
Berikut ini adalah kebijakan yang diambil:
1. Tambah Anggaran PEN 2021
Total anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN naik menjadi Rp744,75 triliun. Anggaran kesehatan dan perlindungan sosial bertambah, sedangkan anggaran untuk pelaku usaha dan korporasi turun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah menganggarkan Rp699,43 triliun untuk penanganan Covid-19 dan PEN. Namun, perkembangan kasus Covid-19 menyebabkan adanya perubahan anggaran.
Baca Juga
"Dengan keputusan yang sudah disetujui Bapak Presiden, anggaran penanganan Covid-19 dan PEN naik menjadi Rp744,75 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021) petang.
Dia menjabarkan bahwa alokasi anggaran terbesar masih untuk kesehatan, yakni mencapai Rp214,95 triliun.
Jumlah itu naik dari anggaran yang disampaikan dalam sidang kabinet (sidkab) sebesar Rp193,9 triliun. Adapun, kenaikan terbesar terjadi dalam alokasi anggaran untuk perlindungan sosial. Jumlah anggarannya mencapai Rp187,8 triliun atau naik Rp33,9 triliun dari sebelumnya Rp153,8 triliun.
Anggaran baru itu telah menampung perkiraan tambahan untuk kenaikan klaim pasien Covid-19, penambahan rumah sakit darurat, hingga percepatan vaksinasi yang berkaitan dengan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi karena pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan dan subsidi, seperti bantuan sosial, subsidi beras, subsidi tagihan listrik dan abonemen listrik, hingga subsidi kuota belajar.
Kementerian Keuangan tidak mengubah alokasi anggaran untuk insentif dunia usaha senilai Rp62,8 triliun. Lalu, terdapat tambahan Rp900 miliar dalam anggaran program prioritas, sehingga jumlahnya menjadi Rp117,9 triliun.
Adapun, anggaran dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) serta korporasi tercatat berkurang Rp10,57 triliun menjadi Rp161,2 triliun.
2. Tambah Anggaran Kartu Prakerja
Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Mantan petinggi Bank Dunia ini mengatakan semula pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program kartu prakerja yang menjangkau 5,6 juta orang peserta.
Namun, dalam konferensi pers virtual Sabtu 17 Juli 2021 bertajuk Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sri Mulyani menuturkan angkanya akan ditambah sebesar Rp10 triliun.
"Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program kartu prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta," ujarnya.
Penambahan anggaran ini, kata Sri Mulyani, dilakukan karena hasil survei menunjukkan bahwa program kartu prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi.
3. Ambil Alih Transfer ke Daerah
Sri Mulyani juga memutuskan untuk mengambil alih Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sebesar Rp28,8 triliun dan program vaksinasi daerah sebesar Rp1,96 triliun.
Pengambil alihan ini dilakukan mengingat penyaluran BLT Dana Desa yang rendah.
Hingga saat ini, BLT Dana Desa baru terealisasi sebesar Rp5,6 triliun atau 19,4 persen dari pagu anggaran.
Ke depan, distribusinya akan disalurkan langsung oleh pemerintah kepada KPM di desa-desa.
"Kalau sampai tidak terjadi [penyaluran], [pemerintah] akan melakukan intersect sehingga uang itu sudah ada, tapi belum dirasakan manfaatnya, bisa kita hindarkan," papar Sri Mulyani.
Sementara itu, untuk vaksinasi di daerah, Sri Mulyani akan diambil alih pelaksanaannya oleh TNI, Polri dan bidan dari BKKBN.
TNI dan Polri mendapatkan target vaksinasi sebanyak 30 juta suntikan dan BKKBN sebanyak 37 juta suntikan.
"Ini berarti akan diberikan anggaran untuk vaksinasi dengan tenaga-tenaga tambahan Rp1,96 triliun," kata Sri Mulyani.
4. Bantuan UMKM
Sri Mulyani mendesak Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera menyalurkan dana bantuan pelaku UMKM sebesar Rp3,6 triliun pada kuartal III/2021.
Dana tersebut akan disalurkan kepada 3 juta peserta baru.
Menurut Sri Mulyani, anggaran tersebut merupakan tambahan untuk anggaran pelaku UMKM sebesar Rp11,76 triliun kepada 9,8 juta peserta.
Adapun, nilai bantuan tersebut mencapai Rp1,2 juta per peserta.
