Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memutusan untuk menaikkan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN menjadi Rp744,75 triliun. Namun, penambahan ini dinilai masih kurang dari perhitungan awal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah menganggarkan Rp699,43 triliun untuk penanganan Covid-19 dan PEN. Namun, perkembangan kasus Covid-19 menyebabkan adanya perubahan anggaran. Alhasil, pemerintah harus putar kepala. Anggaran kesehatan dan perlindungan sosial ditambah, sedangkan anggaran untuk pelaku usaha dan korporasi dipangkas.
Menurut Sri Mulyani, secara total terdapat penambahan anggaran Rp45,32 triliun. Namun, berdasarkan kalkulasi Kementerian Keuangan, tambahan anggaran yang dibutuhkan sebenarnya mencapai Rp55,21 triliun.
"Akan dilakukan reprioritisasi belanja negara. Kami akan refocusing, supaya semua ditujukan prioritasnya membantu rakyat menangani Covid-19 dan membantu dunia usaha agar bisa pulih kembali," ujarnya dalam konferensi pers kemarin, Minggu (19/7/2021).
Dari penambahan ini, dia mengungkapkan alokasi anggaran terbesar masih untuk kesehatan, yakni mencapai Rp214,95 triliun. Jumlah itu naik dari anggaran yang disampaikan dalam sidang kabinet (sidkab) sebesar Rp193,9 triliun. Adapun, kenaikan terbesar terjadi dalam alokasi anggaran untuk perlindungan sosial.
Jumlah anggarannya mencapai Rp187,8 triliun atau naik Rp33,9 triliun dari sebelumnya Rp153,8 triliun. Anggaran baru itu telah menampung perkiraan tambahan untuk kenaikan klaim pasien Covid-19, penambahan rumah sakit darurat, hingga percepatan vaksinasi yang berkaitan dengan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Baca Juga
Sri Mulyani menuturkan kenaikan tersebut terjadi karena pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan dan subsidi, seperti bantuan sosial, subsidi beras, subsidi tagihan listrik dan abonemen listrik, hingga subsidi kuota belajar.
Kementerian Keuangan tidak mengubah alokasi anggaran untuk insentif dunia usaha senilai Rp62,8 triliun. Lalu, terdapat tambahan Rp900 miliar dalam anggaran program prioritas, sehingga jumlahnya menjadi Rp117,9 triliun. Adapun, anggaran dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) serta korporasi tercatat berkurang Rp10,57 triliun, sehingga jumlahnya menjadi Rp161,2 triliun.
Menurut Sri Mulyani, secara total terdapat penambahan anggaran Rp45,32 triliun. Namun, berdasarkan kalkulasi Kementerian Keuangan, tambahan anggaran yang dibutuhkan sebenarnya mencapai Rp55,21 triliun.
"Akan dilakukan reprioritisasi belanja negara. Kami akan refocusing, supaya semua ditujukan prioritasnya membantu rakyat menangani Covid-19 dan membantu dunia usaha agar bisa pulih kembali," ujar Sri Mulyani.
