Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa di tengah kenaikan kasus Covid-19 yang meningkat signifikan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin menahan dampaknya terhadap aspek sosial-ekonomi.
“Untuk itu, APBN difokuskan pada penanganan kesehatan agar angka Covid-19 lebih terkendali dan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan serta bagi pekerja terdampak,” katanya dikutip dari akun resmi Instagram Sri Mulyani, Minggu (18/7/2021).
Sri menjelaskan bahwa hasil evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, dukungan APBN untuk perlindungan sosial meningkat dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun.
Tambahan tersebut meliputi anggaran untuk program kartu harapan (PKH), bantuan sosial tunai, penyaluran kartu sembako, bantuan beras, perpanjangan diskon listrik, bantuan langsung tunai desa, program prakerja, bantuan rekening minimum beban/abonemen, serta subsidi kuota Internet.
Lalu, menurutnya, alokasi anggaran penanganan kesehatan yang sebelumnya sudah naik dari Rp172 triliun menjadi Rp193,93 triliun, kini ditingkatkan kembali menjadi Rp214,95 triliun.
Kenaikan tersebut sudah termasuk tambahan untuk perkiraan kenaikan klaim pasien, pembangunan rumah sakit darurat, penyediaan obat Covid-19, tambahan insentif tenaga kesahatan, penambahan oksigen darurat, serta percepatan vaksinator dan penebalan PPKM di daerah.
Baca Juga
Jika ditotal, dukungan APBN melalui program PEN meningkat dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun.
Pemerintah, tambah Sri, akan terus bekerja keras untuk membantu rakyat menghadapi pandemi serta mendukung pemulihan ekonomi dari dunia usaha.
“Kepada masyarakat semua, janganlah lelah untuk terus disiplin terapkan protokol kesehatan (prokes) dan lakukan vaksinasi karena ini adalah ikhtiar kita bersama agar pandemi segera berakhir,” jelasnya.
