Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat bantuan langsung tunai (BLT) desa masih sangat minim. Dari anggaran Rp28,8 triliun, serapannya baru Rp5,60 triliun atau 19,4 persen.
Melihat angka ini, Sri Mulyani bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal terus mendorong distribusinya. Dengan begitu pada bulan ini terjadi percepatan serapan.
“Kalau sampai tidak ada pergerakan, kita akan bisa melakukan langkah-langkah intercept [pintas] dengan mencari cari nama dan akun [masyarakat] di masing-masing desa untuk mendapatkan bantuan pemerintah,” katanya pada konferensi pers, Sabtu (17/7/2021) petang.
Sri menjelaskan bahwa setidaknya ada empat langkah agar ada percepatan pelaksanaan dana dan BLT desa. Pertama, pemerintah daerah (pemda) diminta segera merealisasi belanja mandat (mandatory spending) sebesar 25 persen dari dana transfer umum (DTU).
DTU ini dapat digunakan untuk program perlindungan sosial maksimal 20 persen dari total pagu. Selain itu, juga program pemberdayaan ekonomi di daerah maksimal 15 persen dari mandatory spending.
Kedua, karena BLT desa sangat efektif dalam menjaga daya beli masyarakat, kewajiban pemda dan pembayarannya tidak dikaitkan dengan program bantuan sosial tambahan dari pusat.
Baca Juga
Lalu ketiga, pemda dapat mempercepat pengajuan permohonan penyaluran dana desa dan mendorong dalam BLT desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Keempat, kepala desa diminta memperhatikan kriteria pendataan KPM BLT desa di tahun anggaran 2021. Setelah itu, lakukan penyesuaian apabila angkanya lebih rendah dari tahun lalu.
“Kita ingin uang [BLT] itu masuk ke masyarakat dan bantu mereka,” jelas Sri.
