Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan RI, Febrio Nathan Kacaribu memastikan program perlindungan sosial (Perlinsos) senilai Rp503 triliun tetap berjalan sesuai rencana meskipun kondisi geopolitik global tengah memanas.
Bahkan, dia menegaskan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto akan dipercepat realisasinya agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih memiliki ruang fiskal yang lebar di angka Rp3.621 triliun..
Hal ini disampaikannya dalam agenda Double Check bertema Stimulus Ekonomi bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).
“Jadi kalau kita bicara perlinsos, tadi besarnya adalah Rp503 triliun yang sudah dianggarkan di dalam APBN 2025. Jadi itu akan kita eksekusi dengan program-program unggulan dari Pak Prabowo akan kita percepat, jadi itu yang akan kita lakukan di semester depan,” ujar Febrio kepada wartawan.
Terkait kekhawatiran APBN akan terganggu akibat gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi global, Febrio memastikan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali.
Dia menyebut defisit APBN sampai akhir Mei 2025 tetap kecil, dan laporan resmi semester I/2025 akan disampaikan ke DPR pada 8 Juli mendatang.
Baca Juga
“Kami lihat trajektorinya cukup terkendali. Kami melihat ada tekanan di penerimaan memang, di belanja juga kita sudah mulai memang eksekusi, sehingga kita lihat kemarin defisitnya kecil,” jelasnya.
Febrio juga menegaskan bahwa sejumlah program perlinsos tambahan seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan penebalan bansos bersifat sementara (one time) hanya untuk Juni dan Juli. Sementara program perlinsos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tetap berlanjut sesuai jadwal.
“Enggak, jadi perlinsos yang sudah ada itu tetap berlanjut. Untuk stimulus yang BSU itu one time, yang tadi Juni dan Juli. Untuk penebalan bansos itu juga one time untuk Juni dan Juli. Tetapi kita punya program perlinsos yang besar yaitu sebesar Rp503 triliun yang tadi sudah kita anggarkan di APBN plus kita juga akan mempercepat program unggulan Pak Prabowo,” katanya.
Meski begitu, untuk realisasi anggaran perlinsos hingga saat ini, Febrio belum menyebutkan angka pasti, tetapi dia memastikan realisasinya berjalan sesuai jadwal, terutama untuk PKH dan bansos.
“Saya lupa persisnya, tapi ini anggarannya kan setiap, kalau untuk PKH misalnya itu setiap kuartal direalisasikan. Untuk bansos juga mirip jadwalnya dengan PKH. Nah makanya tadi yang Rp10 triliun itu adalah penebalan bansos. Apa yang sudah kita jadwalkan secara reguler untuk APBN 2025 yang tadi total perlinsosnya itu besarnya sebenarnya Rp503 triliun,” pungkas Febrio.