Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai kemunculan kebijakan Vaksinasi Gotong Royong individu tidak lepas dari terbatasnya kemampuan perusahaan untuk merealisasikan komitmen memvaksin pekerja.
Sekretaris Jenderal OPSI Timboel Siregar mengatakan dari sekitar 28.400 perusahaan yang mendaftarkan keikutsertaan dalam Vaksinasi Gotong Royong, baru sekitar 500 badan usaha atau hukum yang merealisasikan vaksinasi. Dia menduga rendahnya realisasi tidak terlepas dari tingginya harga vaksin dan tarif pelayanan.
Mengutip Keputusan Menteri Kesehatan No. 01.07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm, biaya vaksin dipatok Rp321.660 per dosis. Sementara tarif layanan sebesar Rp117.910 per dosis. Jika setiap individu memperoleh dua dosis vaksin, maka total biaya yang harus disiapkan mencapai Rp879.140.
"Saya analisis layanan untuk individu ini terbit karena pelaksanaan untuk perusahaan terkendala biaya yang terlalu tinggi. Bagi banyak perusahaan ini dianggap memberatkan, apalagi usaha padat karya dengan pekerja lebih dari 1.000 orang," kata Timboel, Senin (12/7/2021).
Demi mengantisipasi pasokan vaksin yang tidak terserap oleh Vaksinasi Gotong Royong oleh perusahaan, Timboel mengatakan opsi layanan vaksin kepada individu disiapkan demi menghindari tak terpakainya vaksin. Vaksin produksi Sinopharm sendiri tidak bisa dipakai untuk program pemerintah yang tidak memungut biaya bagi sasaran vaksin.
"Karena tidak banyak perusahaan yang mampu menjalankan komitmen, maka vaksin ini disalurkan ke individu," kata dia.
Baca Juga
Timboel mengatakan upaya untuk mempercepat vaksinasi seharusnya melibatkan peran pemerintah. Dia mengatakan pemerintah seharusnya menyiapkan subsidi vaksin bagi perusahaan sehingga anggaran yang disiapkan pelaku usaha tidak terlalu besar.
Salah satunya dengan meniadakan tarif pelayanan karena terdapat anggaran insentif tenaga kesehatan yang disiapkan pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dalam situasi pandemi, banyak perusahaan yang kemampuan keuangannya terbatas. Biaya vaksin bagi mereka akan lebih baik jika dipakai untuk menggaji pekerja, sembari menunggu giliran vaksin gratis dari program pemerintah," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno menyebutkan Vaksinasi Gotong Royong individu yang mulanya dimulai pada Senin (12/7/2021) ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Dia mengatakan penundaan dilakukan lantaran besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang diterima sehingga perusahaan memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi dan mengatur pendaftaran calon peserta. Di sisi lain, dia juga memastikan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk badan usaha/badan hukum tetap berjalan.
"Untuk layanan Vaksinasi Gotong Royong melalui badan usaha atau badan hukum terus berjalan," kata Ganti tanpa memperinci realisasi vaksin yang telah disalurkan melalui skema ini.
