Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan pembinaan terhadap 5 juta rumah kumuh. Pasalnya, properti merupakan sektor yang sangat terdampak pandemi, terutama di segmen perumahan.
Baca Juga
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan rencana pembinaan terhadap 5 juta rumah kumuh ini diatur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai upaya meningkatkan kualitas rumah layak huni, yang semula 56 persen menjadi 70 persen dengan sekitar 11 juta rumah tangga.
"Rencana intervensi langsung dan tidak langsung. Melalui program peningkatan kualitas, pembiayaan perumahan dan bantuan atau subsidi bantuan perumahan, pembinaan rumah kumuh dengan alokasi 5 juta rumah," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (4/7/2021).
Eko melanjutkan 2021 menjadi tahun penuh harapan dan optimisme dalam proses pemulihan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Semua sektor diharapkan dapat pulih dan memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk properti perumahan.
Untuk memacu sektor tersebut, diperlukan dukungan seluruh stakeholders di antaranya adalah pemerintah, jasa keuangan dan perbankan, pengembang, dan juga sektor pendukung lain yang menjadi ekosistem di sektor ini.
“Secara universal, sektor properti merupakan sektor yang penting karena mampu menarik dan mengembangkan berbagai macam sektor yakni sektor jasa, pembangunan, bahkan keuangan. Selain itu, berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja," tuturnya.
