Realisasi Lifting Minyak Semester I/2025 Capai 578.000 Bopd, Pengamat Ingatkan Tantangan Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai realisasi lifting minyak yang mencapai 578.000 barel per hari (bopd) pada semester I/2025 sudah menjadi sinyal positif. Namun, upaya peningkatan lifting masih dihadapkan sejumlah tantangan.

Adapun realisasi tersebut baru mencerminkan 95,5% dari target lifting minyak yang tertuang dalam APBN 2025, yakni sebesar 605.000 bopd. Meski demikian, realisasi lifting minyak semester I/2025 telah melampaui torehan pada periode yang sama tahun lalu, yakni 576.100 bopd.

Sementara itu, realisasi salur gas mencapai 5.483 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Realisasi salur gas itu baru mencapai 97,4% dari target yang tertuang dalam APBN 2025 sebesar 5.628 MMscfd.

Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat realisasi itu secara umum sudah baik.

"Untuk lifting minyak saja yang sedikit di bawah target, tidak sampai 10% deviasinya. Wajar saja, tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Secara operasional malah bisa dikatakan sudah bagus," ucap Pri Agung kepada Bisnis, Senin (22/7/2025).

Kendati demikian, dia mengatakan terdapat sejumlah tantangan untuk meningkatkan lifting.

Pri Agung menuturkan bahwa saat ini relatif belum ada kandidat lapangan baru yang bisa diharapkan untuk mengerek lifting minyak. Dia menilai Indonesia memerlukan proyek atau operasi lapangan baru sekelas Blok Cepu atau Rokan jika ingin meningkatkan lifting minyak.

Proyek Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di Rokan pun kemungkinan hanya akan menggantikan tingkat penurunan (decline rate) produksinya saja. 

Proyek CEOR di Rokan, khususnya di Lapangan Minas, merupakan upaya untuk meningkatkan produksi minyak dengan menggunakan teknologi injeksi bahan kimia. Proyek ini adalah bagian dari komitmen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk meningkatkan cadangan dan produksi minyak di Blok Rokan. 

"Demikian juga dengan optimalisasi produksi melalui pemboran dan workover di lapangan-lapangan migas lainnya; hanya bisa sebatas menahan laju penurunan produksi," imbuh Pri Agung.

Pemerintah sendiri bakal memanfaatkan sumur rakyat yang selama ini disebut ilegal demi mengerek lifting. Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pun diperbolehkan bekerja sama dan membeli minyak dari sumur rakyat.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Dalam beleid itu, KKKS kini boleh bekerja sama dan wajib membeli minyak dari sumur rakyat yang berada dalam wilayah kerja (WK) dan di luar wilayah operasi. Sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, atau UMKM.

Dari sisi peningkatan lifting, Pri Agung menilai kerja sama dengan sumur rakyat ini tak akan memberikan peningkatan signifikan.

"Program sumur rakyat, skalanya lebih terbatas lagi; seluruh sumur bisa produksi stabil hingga 10.000 barel per hari selama satu tahun saja sudah sangat bagus," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal optimistis target lifting minyak sebesar 606.000 bopd bisa tercapai. Menurutnya, dalam beberapa periode waktu tertentu lifting minyak bisa mencapai 600.000 boph.

"Dan ada lapangan-lapangan sudah mulai onstream, dan penemuan-penemuan [lapangan baru] juga. Kami senang dengan SKK Migas, tetapi kita lihat akhir tahun, hasil tahun ini seperti apa, saya lihat sih cukup bagus," kata Moshe.

Dia pun mengingatkan agar SKK Migas bisa terus mendukung KKKS demi mengejar target lifting minyak tersebut.

"Harus tercapai apa yang direncanakan, dilaksanakan oleh KKKS dan dimonitor kendalanya, dan SKK Migas harus mensupport KKKS untuk mencapai targetnya," katanya.