Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha menilai kegiatan ekonomi dan dunia usaha hanya bisa disokong oleh belanja pemerintah apabila PPKM darurat benar-benar diberlakukan menyusul terus molanjaknya kasus Covid-19 di Tanah Air.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan hal itu diperlukan karena PPKM darurat dinilai memberikan dampak di mana pasar, sektor riil, dan investasi tidak bisa mencapai kinerja yang positif. Sebab, akan terjadi penurunan confidence konsumen seiring dengan kebijakan tersebut.
"Dengan demikian, idealnya pemerintah kembali memberikan stimulus konsumsi dalam bentuk social safety net [jaring pengaman sosial], stimulus produktif dalam bentuk pelonggaran pemberian/pencairan kredit kepada pelaku usaha sektor riil yang mengalami kontraksi, dan stimulus belanja pemerintah yang bersifat produktif," ujar Shinta, Selasa (29/6/2021).
Terkait dengan stimulus belanja pemerintah yang bersifat produktif, kata Shinta, idealnya berupa belanja infrastruktur skala besar dalam jangka pendek-menengah untuk menstimulasi pergerakan ekonomi domestik hingga ekonomi pulih sepenuh.
Di luar stimulus-stimulus itu, lanjutnya, penyebab utama krisis harus dihilangkan secara paralel dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Atau, kerusakan sistematik pada ekonomi nasional akan terus terjadi dan beban stimulus pemerintah membengkak karena harus digelontorkan lebih lama.
Selain itu, stimulus-stimulus ideal tersebut juga hanya bisa dilakukan bila pemerintah kita memiliki kemampuan finansial yang cukup. Hal itu dinilai tidak mudah krn kondisi debt to GDP Indonesia pada akhir tahun lalu sudah naik hampir 10 persen dalam setahun karena beban menggelontorkan stimulus PEN.
Baca Juga
"Kami menyarankan pemerintah lebih fokus mengendalikan penyebaran pandemi dan fokus merekonfigurasi anggaran yg sudah ada untuk menstimulasi ekonomi domestik secara produktif," jelasnya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain; percepatan investasi infrastruktur; kemudahan pencairan kredit bagi sektor riil dan UMKM; pembiayaan ekspor; dan melakukan reformasi struktural untuk mengoreksi beban usaha administratif dan nonadministratif yang masih tidak efisien.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan kelancaran pemberian stimulus bansos kepada yang membutuhkan agar social safety net masyarakat kelas menengah bawah bisa terpenuhi dan Indonesia tidak terganggu dengan potensi peningkatan konflik sosial yang hanya akan semakin memperlambat upaya pemulihan ekonomi nasional.
