Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum menyatakan bahwa tidak dicantumkannya program food estate pada 2022 merupakan bagian dari strategi menekan biaya pemeliharaan irigasi.
Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR Suparji mengatakan pihaknya akan menunggu jaringan irigasi yang telah dan sedang dibangun untuk digunakan terlebih dahulu oleh Kementerian Pertanian.
Kementerian PUPR secara total akan membangun jaringan irigasi seluas 43.000 hektare dengan perincian 2.000 hektare dibangun 2020 dan 41.000 hektare dibangun tahun ini.
"Rumput kan cepat tinggi di sana. Kalau tidak seiring dengan [pemanfaatan lahan], yang ada nanti jadi berat pemeliharaannya [jaringan irigasi]. Harus seirama [antara penggarapan lahan dan pembangunan irigasi] supaya pemeliharaan tidak terlalu mahal," katanya kepada Bisnis, Kamis (17/6/2021).
Supari berujar pihaknya akan menyiapkan anggaran senilai Rp10 miliar untuk program irigasi food estate Kalimantan Tengah pada 2022. Namun, penggunaan anggaran terebut akan sangat bergantung pada pemanfaatan irigasi eksisting pada tahun ini.
Selain itu, Suparji menyampaikan penyiapan anggaran tersebut dilakukan karena food estate merupakan salah satu penugasan langsung dari Presiden. Dengan demikian, pembangunan food estate dinilai harus dilakukan setiap tahunnya sampai selesai.
"Target [irigasi di Kalimantan Tengah] 168.000 hektare. Dengan melihat kondisi yang ada, kami harus bertahap [membangunnya], tidak sekaligus. Mungkin nanti sampai 2024 [baru selesai]," ucapnya.
Suparji menyatakan bahwa lokasi yang disiapkan untuk konstruksi food estate di Kalimantan Tengah adalah di kawasan eks proyek lahan gambut (PLG) atau di sekitar Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pihaknya baru memperbaiki jaringan irigasi untuk lahan seluas 2.000 hektare di Kecamatan Dahadup.
