Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung penuh permohonan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait tambahan anggaran untuk 2022.
Pasalnya, berdasarkan pagu indikatif, dana untuk instansi yang dikepalai Bahlil Lahadalia ini menyusut dibandingkan dengan anggaran pada 2021.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa semua anggotanya mendukung tambahan tersebut sebesar Rp608,5 miliar.
“Terima kasih kepada rekan-rekan Komisi VI hadir yang offline maupun online termasuk memberikan masukan tentunya konstruktif kepada Menteri Investasi. Sekalius mendukung apa-apa yang menajdi susulan Menteri Investasi terkait anggaran,” katanya saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Investasi, Selasa (8/6/2021).
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa setelah instansinya naik status dari badan jadi kementerian, anggaran tahunan yang didapat malah turun.
Pada 2022, Kementerian Investasi mendapat pagu indikatif sebesar Rp711,51 miliar. Dana itu digunakan untuk dua program. “Kami bagi dalam program dukungan manajemen sebesar Rp300,90 miliar dan program penanaman modal Rp410,61 miliar,” jelasnya.
Baca Juga
Bahlil menuturkan bahwa tahun ini Kementerian Investasi mendapat dana sebesar Rp930 miliar dari rencana awal Rp1,03 triliun. Target investasi yang harus didapat Indonesia Rp900 triliun.
Akan tetapi pada 2022 anggaran instansinya turun. Padahal target investasi naik berkisar Rp1.100 triliun sampai Rp1.200 triliun.
Di sisi lain, tahun ini lembaganya baru saja naik status dari badan menjadi kementerian. Oleh karena itu dengan melihat beberapa pertimbangan Bahlil meminta kenaikan anggaran.
Surat permohonan sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahlil meminta ada tambahan dana sebesar Rp608,5 miliar. “Surat ini kiranya dapat dipahami dan dapat diperjuangkan pimpinan Komisi VI DPR,” ucapnya.
