Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kejar Target Ekonomi 2022, Jokowi Minta Bahlil Tarik Investasi Rp1.200 Triliun

Presiden meminta target investasi naik karena pertumbuhan ekonomi selama ini didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 08 Juni 2021  |  19:54 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkannya agar bisa mendapatkan investasi antara Rp1.100 triliun sampai Rp1.200 triliun tahun depan.

“Ini untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen,” katanya saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Selasa (8/6/2021).

Bahlil menjelaskan bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, target investasi pada 2022 sebesar Rp968,4 triliun.

Akan tetapi Jokowi meminta naik karena pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga antara 57 persen sampai 60 persen, sedangkan penanaman modal 30 persen.

Semakin ke sini, grafis konsumsi tidak bergerak bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu, yang bisa diandalkan adalah investasi.

“Jadi, investasi harus didongkrak. Naiknya kurang lebih 22 persen sampai 23 persen [dari target RPJMN 2020-2024],” jelasnya.

Selain target penanaman modal, Kementerian Investasi memiliki beberapa agenda prioritas. Bahlil menuturkan bahwa yang pertama adalah meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dari 73 ke 50.

Lalu, kedua pengembangan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Ketiga, fasiliasi relokasi perusahaan asing ke Indonesia. Keempat, pembuatan peta jalan hilirisasi investasi sumber daya alam.

Kelima, implementasi satuan tugas percepatan investasi. Keenam, penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

“Lalu penyusunan peta potensi investasi dalam bentuk pra-fs [feasibility study/uji kelayakan]. Terakhir mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM,” terangnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi investasi Pertumbuhan Ekonomi bahlil lahadalia
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top