Bisnis.com, JAKARTA - Anggota parlemen China membuat kemajuan dalam undang-undang untuk membalas sanksi asing di tengah meningkatnya persaingan negara itu dengan Amerika Serikat.
Komite Kongres Rakyat Nasional (NPC) mengajukan rancangan undang-undang kedua yang ditujukan untuk melawan sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah asing. Kantor berita resmi Xinhua tidak memberikan perincian, tetapi mengatakan undang-undang itu akan memberikan dukungan hukum untuk melawan langkah-langkah diskriminatif oleh negara asing sesuai dengan hukum.
Langkah itu menunjukkan China menindaklanjuti pengumuman pada Maret lalu untuk memperluas perangkat hukumnya saat melawan AS di berbagai bidang, mulai dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang barat hingga pembatasan jenis teknologi yang dapat diimpor China.
Selain itu, Pemerintahan Trump memberi sanksi kepada setidaknya 45 pejabat China atas peran mereka di Beijing yang memperketat cengkeramannya di Hong Kong dan dalam menetapkan kebijakan untuk Xinjiang, termasuk 15 anggota NPC.
Pemerintah China membalas dengan sanksinya sendiri, termasuk hukuman yang ditujukan kepada Senator Marco Rubio dari Florida dan Ted Cruz dari Texas, tetapi sanksi-sanksi itu kurang menggigit mengingat dominasi dolar dalam keuangan internasional.
Hal itu pun mendorong Partai Komunis China yang berkuasa untuk mencari cara lain untuk membalas perlakuan pemerintah dan perusahaan asing atas apa yang dilihatnya sebagai campur tangan dalam masalah domestik. Pada Januari lalu, Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan yang akan memungkinkan pengadilan China untuk menghukum perusahaan global karena mematuhi sanksi asing, meskipun kementerian memberikan sedikit rincian.
“Ini tentang mengurangi pemikiran dan tindakan hegemonik AS,” kata Mei Xinyu, bagian dari kelompok penelitian di bawah Kementerian Perdagangan di Beijing.
Dia melanjutkan itu juga merupakan peringatan bagi negara-negara yang mengimekor AS dalam melanggar hak-hak China dan pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk tindakan yang tidak dapat dibenarkan terhadap Negeri Tirai Bambu.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi menggunakan pidato pada Maret untuk memperingatkan Presiden AS Joe Biden agar tidak ikut campur dalam urusan China, dan meminta AS untuk mengakhiri hukuman terhadap perusahaan-perusahaan asal negara itu.
Komite tetap NPC yang beranggotakan 175 orang akan mengadakan pertemuan hingga Kamis di Beijing. The Global Times mengatakan mereka mengharapkan rancangan undang-undang itu segera disiapkan untuk pemungutan suara.
