Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai manajemen pengelolaan subsidi dari pemerintah memiliki kelemahan yang mendasar.
Said mengatakan pihaknya menyoroti hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
Said memaparkan kelemahan pada pengelolaan subsidi yang disoroti adalah validitas data, pengendalian harga dan volume subsidi, masih adanya exclusion dan inclusion error dalam pemberian subsidi, dan masih ditemukannya salah sasaran penerima subsidi.
"Masih banyak ditemukan pihak yang berhak menerima subsidi, tetapi tidak menerima. Sedangkan pihak yang seharusnya tidak menerima, tetapi ikut menerima subsidi," jelas Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI untuk Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan RKP 2022 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (31/5/2021).
Said mencontohkan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang masuk kelompok 40 persen, hanya menikmati 26 persen dari subsidi listrik. Selain itu, 30 persen kelompok rumah tangga dengan kondisi sosial masyarakat terendah hanya menikmati 22 persen dari subsidi LPG 3 kilogram.
Politikus PDIP tersebut menyayangkan bahwa 86 persen subsidi LPG 3 kilogram justru dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu, termasuk pejabat pemerintahan, anggota dewan, serta kelompok masyarakat yang lebih mampu lainnya.
Baca Juga
"Makanya kompensasi tidak boleh ada lagi. Masa saya bayar listrik ada kompensasi, dibantu pemerintah itu kan lucu juga," ujarnya.
Dalam paparannya, Banggar DPR RI menekankan agar prioritas belanja harus tepat sasaran, dengan memperkuat alokasi anggaran perlidunga sosial untuk mendorong pemulihan ekonomi 2022.
Sejalan dengan itu, Said meminta agar pemerintah memprioritaskan belanja untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan ketahanan pangan, bantuan terhadap sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, serta bantuan untuk dunia usaha dan UMKM agar bangkit.
Raker Banggar DPR RI ini dihadiri juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
