Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Setahun Berlaku, PPN dari Perusahaan Digital Luar Negeri Naik Hampir 2 Kali Lipat

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berjudul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita Edisi Mei 2021, PPN PMSE terkumpul sebesar Rp731,3 miliar pada 2020. Ini berasal dari 27 pemungut yang telah ditunjuk.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 30 Mei 2021  |  14:07 WIB
Layanan di kantor pajak. - JIBI
Layanan di kantor pajak. - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia telah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan digital luar negeri atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sejak Juli 2020. Hanya dalam tiga bulan di 2021, kenaikan pungutan hampir dua kali lipat dibandingkan sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berjudul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita Edisi Mei 2021, PPN PMSE terkumpul sebesar Rp731,3 miliar pada 2020. Ini berasal dari 27 pemungut yang telah ditunjuk.

“Sedangkan data sampai 30 April 2021 menginformasikan sebanyak 48 pemungut PPN PMSE telah memungut dan menyetorkan PPN PMSE ke kas negara senilai Rp1,89 triliun. Ini berarti ada PPN PMSE senilai Rp1,16 triliun masuk di kuartal pertama 2021,” tulis laporan Kemenkeu.

Kemenkeu berdasarkan APBN Kita Edisi Mei bakal terus mengupayakan penggalian potensi perpajakan di sektor ini. Para pelaku usaha digital dari luar negeri diajak untuk menjadi pemungut PPN PMSE.

Sembari itu, Bendahara Negara tetap mengawasi pemungutan PPN PMSE yang sudah berjalan dengan merancang sistem pengawasan yang lebih baik lagi.

Sejak 1 Juli 2020, pemanfaatan atau impor produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri dikenai PPN sebesar 10 persen.

Ini menjadi salah satu upaya ekstensifikasi pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara untuk menangani pandemi Covid-19.

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Tujuan pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri ini untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

“Sampai dengan bulan April 2021, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk 65 pemungut PPN PMSE. Di antaranya adalah Google, Amazon, Tiktok, Facebook, dan Netflix. Sebanyak 14 dari 65 pemungut PPN PMSE tersebut ditunjuk pada kuartal pertama 2021,” terang laporan Kemenkeu.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn ppn pajak digital
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top