Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam upaya percepatan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diperlukan pengawasan yang efektif.
Selain itu juga penguatan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Peran strategis yang dijalankan, tambah Airlangga diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas langkah-langkah yang diambil pemerintah. Dengan begitu, menjadikan pelaksanaan program PEN berjalan akuntabel dengan tata kelola yang baik, sederhana dan tidak berbelit-belit.
Selain itu, dukungan BPKP dan APIP diharapkan dapat bersifat fleksibel dalam memberikan asistensi sehingga dapat mencegah terjadinya niat buruk (moral hazard) namun tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang.
“Semoga pengawasan intern nasional semakin efektif serta menjadi solusi dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” katanya saat sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 yang dikutip melalui keterangan pers, Kamis (27/5/2021).
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar optimal untuk menangani pandemi Covid-19. Caranya dengan mempertahankan keseimbangan antara penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Dibandingkan dengan kondisi global yang persentase kasus aktif mencapai 8,8 persen, Indonesia sampai dengan 26 Mei 2021 tercatat lebih rendah yaitu 5,4 persen.
“Pemerintah fokus terhadap program vaksinasi sebagai game changer [pengubah permainan] pemulihan ekonomi nasional yang ditargetkan diberikan kepada 181,5 juta penduduk untuk mencapai herd immunity 70 persen,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi, upaya memulihkan ekonomi Indonesia khususnya pada 2020 memang tidak mudah. Secara tahunan ekonomi mengalami kontraksi 2,07 persen pada tahun lalu.
Namun, dibandingkan dengan negara anggota G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 berada di peringkat keempat setelah Tiongkok, Turki, dan Korea Selatan.
Pemulihan terus berlanjut pada kuartal I/2021. Ekonomi mengalami kontraksi 0,74 persen didukung dari sisi demand, di mana konsumsi pemerintah, ekspor, impor telah tumbuh positif.
Covid-19 memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah untuk segera berbenah agar lebih produktif juga lebih efisien. Ada beberapa hal, yaitu menemukan inovasi pola kerja agar tetap produktif di tengah terbatasnya mobilitas fisik.
Kedua, menyusun program yang simpel namun implementatif yang dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Lalu, meningkatkan sinergi dan gotong royong, termasuk kerjasama dengan aparat pengawas intern dan aparat penegak hukum
Terakhir, menjadikan momentum reformasi struktural untuk keluar dari middle income trap (MIT) dengan menyusun Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya.
Reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja diharapkan menjadi terobosan reformasi di bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. UU Cipta Kerja juga menjadi jembatan antara program mitigasi Covid19 dan reformasi struktural dalam jangka panjang.
