Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus berburu tambahan vaksin guna mengamankan pasokan untuk program Vaksinasi Gotong Royong yang baru saja berjalan.
Saat ini, pemerintah telah mendapatkan komitmen sebanyak 15 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinopharm untuk digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong. Tidak berhenti di situ, pemerintah akan terus menjajaki produsen-produsen lain dari Eropa dan Amerika Serikat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan komitmen 15 juta dosis vaksin dari Sinopharm rencananya dikirimkan ke Tanah Air dari Mei sampai dengan Desember 2021. Jumlah tersebut mencakup vaksinasi terhadap 7,5 juta orang.
Terkait dengan penjajakan kepada produsen di Eropa dan Amerika Serikat, PT Bio Farma (Persero) sejauh ini telah mendapatkan komitmen pasokan sebanyak 20 juta dosis vaksin dari perusahaan asal Rusia, yakni Sputnik V. Jumlah tersebut diperkirakan didatangkan sampai dengan akhir tahun ini.
Selain itu, Bio Farma telah mendapatkan komitmen awal pasokan vaksin dari CanSino sebanyak 5 juta dosis.
“Kita tinggal menjaga ritme vaksinasinya agar bisa berjalan sesuai dengan target,” kata Erick, Rabu (19/5/2021).
Baca Juga
Terkait masalah harga, Erick menegaskan pemerintah membukanya secara transparan dan ditentukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir untuk mencari keuntungan. Harga vaksin dibuka secara transparan dan ditentukan oleh BPKP. Di situ jelas ada harga jual yang terdiri atas harga pembelian dan harga distribusi,” tuturnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin Covid-19 saat kunjungan kerja di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021). ANTARA FOTO - M Agung Rajasa.
Menurut KMK No. HK 01. 07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm, harga pembelian vaksin merupakan harga tertinggi per dosis yang dibeli oleh badan hukum/badan usaha, sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen, biaya distribusi franco kabupaten/kota, namun tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Adapun, tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta, sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen, tidak termasuk pajak penghasilan (PPh).
Sementara itu, Juru Bicara sekaligus Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan belum ada arahan dari pemerintah dalam upaya menjajaki produsen vaksin asal Amerika Serikat.
Soal kemungkinan calon vaksin dari Negeri Paman Sam tersebut, Bambang tidak memberikan keterangan yang lebih spesifik. Namun dia tidak menutup peluang terhadap Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, dan Moderna untuk dilakukan penjajakan.
Sebelumnya, Moderna juga sempat digadang-gadang menjadi salah satu vaksin untuk program Vaksinasi Gotong Royong. Namun, negosiasinya sudah tidak dilanjutkan karena masalah keterbatasan pasokan.
Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan sampai dengan saat ini terdapat 7.000 perusahaan UMKM yang ikut serta dalam program Vaksinasi Gotong Royong dari total lebih dari 20.000 perusahaan.
“Jadi, perusahaan yang pegawainya hanya tiga orang, 15 orang, dan 20 orang, menanyakan pada awal program diinisiasi, apakah boleh ikut. Selama itu berbadan hukum boleh mendaftar. Saat ini ada 7.000 UMKM yang mendaftar,” ujar Rosan.
Rosan tidak menampik terdapat sebagian perusahaan di segmen UMKM yang tertekan akibat terdampak pandemi Covid-19. Namun, lanjutnya, masih banyak perusahaan UMKM yang memiliki kemampuan untuk mengikuti program tersebut.
Menurutnya, sebanyak 78 persen perusahaan yang disurvei menyatakan kesanggupan untuk membayar dengan kisaran di bawah Rp500.000, sedangkan sisanya sanggup membayar di kisaran Rp1 juta—Rp1,5 juta.
Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong perdana kepada para pekerja di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 18 Mei 2021 / Youtube Setpres.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan kemampuan perusahaan segmen UMKM untuk ikut program vaksinasi yang diselenggarakan oleh sektor swasta jauh di bawah nominal yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah pun diminta untuk membedakan antara perusahaan padat karya dan UMKM dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Ikhsan, tak perlu ada margin keuntungan sehingga harga yang dipatok bisa dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha di segmen UMKM.
“Asosiasi UMKM menolak harga yang ditetapkan pemerintah untuk program Vaksinasi Gotong Royong. Kemungkinan tidak ada perusahaan UMKM yang bisa ikut. Kami lebih baik menunggu program vaksinasi pemerintah,” tuturnya.
Senada, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai harga yang dipatok pemerintah akan membebani pengusaha, terutama di sektor padat karya.
Seperti halnya di sektor UMKM, harga yang dipatok Kementerian Kesehatan terhadap vaksin Sinopharm dinilai oleh Timboel berpotensi membuat banyak perusahaan enggan mengikuti program sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi terkendala.
Di tengah pandemi, sebutnya, pengusaha akan lebih memprioritaskan kepastian arus kas perusahaan untuk membeli bahan baku dan membayar upah pekerja.
Adapun, salah satu opsi yang ditawarkan saat ini jika dilakukan peninjauan ulang adalah dengan menggratiskan biaya penyuntikan senilai Rp117.910 per dosis.
Dia menilai pemerintah dapat menurunkan dan mendiskusikan dengan kalangan pengusaha agar harga satu dosis vaksin untuk program Vaksinasi Gotong Royong bisa diturunkan.
FASILITAS SWASTA
Sementara itu, emiten rumah sakit, PT Siloam International Hospitals Tbk. menyediakan 40 rumah sakitnya di seluruh Indonesia untuk pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong. Selain itu, jaringan mal Lippo Karawaci pun disiapkan untuk tempat vaksinasi.
Chief Executive Officer Lippo Karawaci dan Presiden Komisaris Siloam International Hospitals John Riady menuturkan digandengnya SILO merupakan bentuk kerja sama dan dukungan perseroan memberikan dukungan tenaga medis untuk membantu perekonomian kembali bangkit dari Covid-19.
“Ini kehormatan bagi kami. Kami menyediakan vaksinasi di 62 titik setengah di RS Siloam dan sisanya di mal kelolaan kami,” katanya.
Adapun, SILO telah melakukan vaksinasi terhadap 50.000 dokter dan tenaga kesehatan dan terus memonitor efektivitas dan tingkat antibodi dari seluruh tenaga kerjanya.
Hasilnya, sangat efektif dan aman untuk tetap dapat bekerja di tengah pandemi Covid-19. Dia optimistis jika vaksinasi dikerjakan di masyarakat umum, akan terlihat tingkat keamanan yang sama.
“Namun, Siloam saja tak cukup untuk memenuhi target pemerintah 1 juta vaksin per hari, semua RS perlu bantu,” ungkapnya.
Adapun karyawan dari sejumlah perusahaan telah mendapatkan vaksin tersebut. Grup Sinar Mas, misalnya, menyatakan mendukung program tersebut dengan memvaksinasi ribuan karyawan.
Selain itu, Grup Astra juga telah menargetkan sebanyak lebih dari 300.000 karyawannya untuk divaksin.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
