Bisnis.com, JAKARTA — Selama tiga hari masa peniadaan mudik atau 6-8 Mei 2021, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah memberangkatkan 11.000 penumpang dengan kepentingan mendesak nonmudik atau orang-orang yang masuk dalam kategori dikecualikan dapat menggunakan KA Jarak Jauh.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan sejauh ini operasional KA Jarak Jauh berjalan lancar kendati ada pelarangan mudik 6-17 Mei 2021.
"Pelayanan di stasiun juga berlangsung lancar dan terkendali, karena yang diperkenankan naik memang terbatas untuk orang-orang yang dikecualikan," katanya kepada Bisnis.com, Minggu (9/5/2021).
Dia mengaku terus mengingatkan masyarakat agar dapat memahami syarat-syarat naik KA Jarak Jauh pada masa peniadaan mudik sebelum membeli tiket kereta api.
Selain itu, dia juga meminta agar calon penumpang yang berkasnya sudah lengkap tidak datang terlalu dekat dengan jadwal keberangkatan KA karena ada proses verifikasi berkas terlebih dahulu.
"Jika keberangkatan di malam hari, calon penumpang sudah bisa melakukan verifikasi dari siang harinya, karena ada petugas verifikasi yang sudah berjaga. Tujuannya agar tidak tertinggal jadwal keretanya," jelasnya.
Joni menambahkan, selama 3 hari ini, terdapat 913 orang yang tidak diizinkan naik KA karena surat izin perjalanannya tidak sesuai. Misalnya, persyaratan yang diminta adalah tanda tangan setingkat Lurah atau Kepala Desa, tetapi yang dibawa adalah RT/RW.
Sebelumnya dia menjelaskan pada hari kedua peniadaan mudik, KAI melayani 3.860 pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik atau 23 persen dari total kapasitas yang tersedia yaitu sebanyak 16.552 tempat duduk.
Adapun rute yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang dikecualikan untuk naik KA Jarak Jauh tersebut adalah Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Surabaya, dan Surabaya-Jakarta.
Selama masa larangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021, KAI mengoperasikan 10 perjalanan KA Jarak Jauh Komersial dan 28 perjalanan KA Jarak Jauh PSO untuk melayani orang-orang yang dikecualikan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah
