Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dukung Destinasi Wisata Super Prioritas, Kemenhub Siapkan 8 Dermaga

Kemenhub fokus pada penyelesaian 8 dermaga penyeberangan untuk mendukung lima destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Ilustrasi. Foto udara dermaga 6 eksekutif di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (29/4/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam
Ilustrasi. Foto udara dermaga 6 eksekutif di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (29/4/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mendukung lima destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berlokasi di Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Likupang, dan Borobudur.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan salah satu program kerja kementerian adalah terkait dengan sektor pariwisata yang diharapkan dapat segera memulihkan ekonomi nasional.

"Untuk dukungan terhadap lima destinasi pariwisata super prioritas di Danau Toba, kami fokus pada penyelesaian dermaga penyeberangan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/4/2021).

Dia menyebut, untuk 2021 ini Kemenhub semula menargetkan pembangunan di 13 lokasi. Namun karena ada penghematan anggaran (refocusing), maka direncanakan sebanyak delapan lokasi dermaga akan selesai tahun ini.

"Demikian juga untuk destinasi wisata super prioritas Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan program yang ada," sebutnya.

Sebelumnya, Budi menuturkan bahwa Ditjen Hubdat terpaksa menghemat anggaran sebesar Rp1,98 triliun untuk membantu penanganan pandemi Covid-19, dimana anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp7,6 triliun terpaksa dipangkas menjadi Rp5,6 triliun untuk sejumlah program dan kegiatan di 2021.

"Pada Ditjen Perhubungan Darat sendiri untuk refocusing dan realokasi anggaran ini terjadi penghematan sebesar Rp1,98 triliun dari rupiah murni sehingga pagu alokasi dari semula Rp7,6 triliun menjadi Rp5,6 triliun," ujarnya.

Padahal, dia menyebut, pagu alokasi yang semula ditetapkan sebesar Rp7,6 triliun tersebut telah meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp5,4 triliun.

"Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 masih perlu penanganan dan masih diperlukannya anggaran untuk pengadaan vaksin, dukungan anggaran perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi nasional sehingga kemudian berimbas pada adanya refocusing dan realokasi belanja kementerian dan lembaga pada 2021," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmi Yati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper