Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Diminta Subsidi Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR

Kendati perekonomian masih sulit, pencairan THR dinilai tetap memiliki urgensitas yang tinggi
Ilutsrasi- Tunjangan hari raya (THR)/Antara
Ilutsrasi- Tunjangan hari raya (THR)/Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu melakukan turun tangan mengisi celah ketidakmampuan bagi sektor-sektor industri yang bermasalah dalam hal pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Salah satu opsinya adalah memberikan subsidi bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh. 

Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi mengatakan subsidi pemerintah merupakan win-win solution bagi perusahaan dan pekerja mengingat kemampuan bayar tiap-tiap perusahaan tidak bisa dipukul rata.

"Untuk THR, kemampuan industri tidak bisa digeneralisir, alias sektoral, sehingga perlu dilakukan pemetaan. Untuk perusahaan yang tidak mampu membayar penuh, sisanya kalau bisa ditutupi oleh pemerintah. Ini win-win solution," ujar Fithra ketika dihubungi, Kamis (18/3/2021).

Dia menambahkan, keterpurukan yang dialami oleh sebagian besar pelaku industri akibat terdampak pandemi Covid-19 akan sangat membebani pelaku usaha jika harus tetap membayarkan THR dalam jumlah penuh.

Apabila dipaksakan, lanjutnya, pembayaran THR secara penuh tanpa adanya bantuan dari pemerintah bahkan berpotensi mendorong perusahaan yang sedang mengalami kesulitan terjun ke dalam jurang kebangkrutan.

Kendati perekonomian masih sulit, Fithra menilai pencairan THR tetap memiliki urgensitas yang tinggi. Sebab, daya belanja masyarakat tinggi pada periode Ramadan-Idul Fitri, sedangkan momentum yang tersedia selama masa tersebut bisa dikatakan pendek. Ditambah dengan adanya pemangkasan cuti lebaran hanya menjadi 2 hari.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah dikatakan tidak bisa memaksakan pelaku industri untuk menangani hal tersebut tanpa adanya intervensi negara.

Pemerintah seharusnya bisa menutupi celah-celah dalam permasalahan tersebut mengingat memberikan subsidi untuk mendorong daya beli masyarakat merupakan esensi dari dana pemulihan ekonomi nasional.

"Memang mahal. Namun, upaya ini dibutuhkan dalam jangka pendek. Kalai bicara momentum, momentumnya sangat sempit. Jadi, jangan sampai kita kehilangan momentum," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper