Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp2,05 triliun berdasarkan hasil rapat tingkat menteri bersama dengan Komite PEN.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dengan jumlah alokasi tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan agar dana tersebut dapat digunakan untuk program padat karya, pemeliharaan prasarana, pemasangan alat keselamatan hingga menambah ruang fiskal yang memberikan nilai tambah yang membantu masyarakat terdampak pandemi. Kegiatan padat karya tersebut, lanjutnya, untuk di sektor transportasi terutama di perkotaan.
“Saat ini [dana PEN] sedang diproses memasuki proses pembahasan di Kemenkeu sehingga saya harapkan kemenhub bersama sama dengan anggota Komisi V bisa mengaktualisasikan tambahan Rp2 triliun itu untuk kepentingan masyarakat khususnya padat karya,” ujarnya, Selasa (17/3/2021).
Hingga pertengahan Maret 2021 ini, realisasi serapan anggaran Kemenhub baru mencapai 11,5 persen atau Rp3,72 triliun dari pagu Rp 33,34 triliun. Realisasi tertinggi ada di sektor kereta api dengan sebesar 16,3 persen. Kendati demikian sejumlah upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran pada 2021 telah diterapkan.
Mulai dari melakukan tinjauan ulang berkaitan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan melakukan percepatan persiapan proyek.
"Juga melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Jadi kita sudah lakukan lelang tidak mengikat, jumlahnya melampaui 70 persen sehingga praktis sudah dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud," ujarnya.
Baca Juga
Sama seperti kementerian lainnya, Kemenhub juga mengalami refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Menhub tak menampik hal itu bakal berdampak kepada perlambatan dari target Key Performance Index (KPI). Salah satunya penunggakan hutang di sejumlah proyek tahun depan ditambah dengan menurunnya jumlah frekuensi perjalanan transportasi.
"Nah memang ruang fiskal ini secara jangka pendek akan terjadi penundaan atas tunggakan utang terhadap pihak ketiga dan kami juga melihat pada anggaran 2022 mengingat banyaknya carry over yang harus diakomodasi juga tertunda," ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
