Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Aturan Diskon E-Commerce Bisa Buat Pelapak Pindah ke Medsos

Alih-alih mengatur diskon, pemerintah diminta lebih fokus ke pengaturan produk yang dipasarkan lewat platform dagang digital.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 16 Maret 2021  |  19:05 WIB
Pandemi Covid/19 berhasil mempercepat transformasi bisnis serta aktivitas jual beli dari tradisional menjadi daring atau online lewat prinsip digitalisasi.  -  Antara
Pandemi Covid/19 berhasil mempercepat transformasi bisnis serta aktivitas jual beli dari tradisional menjadi daring atau online lewat prinsip digitalisasi. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Regulasi yang mengatur diskon harga di platform dagang digital dinilai bisa membuat pelaku usaha mengalihkan aktivitas transaksi dari kanal resmi ke media sosial jika benar-benar diterapkan.

Transaksi lewat perdagangan lewat media sosial sendiri cenderung sulit diawasi dan terjadi dengan dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli. 

Mengutip data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan 66 persen transaksi perdagangan secara digital dilakukan lewat media sosial pada 2017.

Artinya, hanya ada 34 persen transaksi yang dilakukan lewat platform resmi e-commerce. Data McKinsey menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun tersebut mencapai US$8 miliar. 

“Bisa ada pergeseran ke media sosial. Selama ini pelapak sudah banyak yang double account,” kata dia, Selasa (16/3/2021).

Alih-alih mengatur diskon, Bhima mengusulkan agar pemerintah lebih fokus ke pengaturan produk yang dipasarkan lewat platform dagang digital.

Dia menyebutkan regulator bisa mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang mewajibkan peritel untuk menjual 80 persen produk lokal di gerainya.

“Sebenarnya diskon ini kan untuk mengurangi tekanan produk impor ke produk UMKM lokal, kenapa pemerintah tidak adopsi saja kebijakan mandatori untuk penjualan produk lokal sekian persen?” kata dia.

Bhima mengatakan kebijakan tersebut lebih mudah diterapkan karena perusahaan e-commerce  bisa lebih mudah mengolah data lewat adopsi teknologinya, termasuk data asal barang  atau country of origin. Dia menilai regulasi soal diskon, potongan harga, dan cashback bisa lebih rumit karena menyangkut strategi bisnis masing-masing perusahaan.

Adapun untuk isu predatory pricing yang mengemuka seiring dengan pembahasan regulasi ini, dia mengatakan bahwa Indonesia sejatinya telah memiliki mekanisme penyelidikan akan praktik perdagangan tidak adil lewat kehadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komite Antidumping Indonesia (KADI).

“Kalau memang ada predatory pricing yang merusak pasar kan sudah ada mekanisme penyelidikannya, meski untuk di e-commerce sekalipun,” kata dia.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

e-commerce antidumping
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top