Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kejar Pemulihan Ekonomi, Airlangga Perkuat Mandat Komite Nasional Kebijakan Governansi

Pembaruan manda KNKG dituangkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) No. 44/ 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam Kepmenko tersebut, KNKG akan berjalan dengan struktur organisasi yang lebih ramping.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 04 Maret 2021  |  13:24 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong penguatan tata kelola sektor publik dan swasta melalui pembaharuan mandat Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Upaya ini bertujuan untuk mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pembaruan manda KNKG dituangkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) No. 44/ 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam Kepmenko tersebut, KNKG akan berjalan dengan struktur organisasi yang lebih ramping.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan KNKG diberikan tugas tambahan khusus untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 11/ 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan berusaha, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/ 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP No. 6/ 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

“KNKG telah habis masa kerjanya pada 31 Desember 2019 lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperbaiki mandatnya, terutama dalam mendorong upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menko Airlangga dalam siaran pers, Kamis (4/3/2021).

Tidak hanya itu, penguatan tata kelola berskala nasional juga diperlukan untuk mengatasi pelemahan indikator korupsi. Kemenko Perekonomian tidak menampik bahwa peningkatan kasus korupsi di sektor publik dan privat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perlunya penguatan etika dan tata kelola.

“Penguatan pemberantasan korupsi secara khusus dan tata kelola secara umum diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional,” ujar Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kamis (4/3/2021).

KNKG sendiri dibentuk pada 1999 dengan nama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Pendirian KNKCG ditujukan untuk menyiapkan Pedoman Tata Kelola Korporasi yang Baik (GCG) Indonesia untuk sektor bisnis yang terus disesuaikan dengan perkembangan di level global.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenko perekonomian airlangga hartarto Pemulihan Ekonomi Nasional
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top