Bisnis.com, JAKARTA -- Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menilai keterlibatan swasta dalam melakukan vaksinasi atau Vaksinasi Gotong Royong sangat berpengaruh bagi pemulihan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fithra, dilaksanakannya vaksinasi di sektor swasta sangat berpengaruh lantaran program tersebut tertuju langsung kepada dunia usaha sehingga secara khusus pula memberikan perbaikan terhadap dunia usaha.
"Oleh karena itu, kehadiran program vaksinasi sektor swasta akan sangat urgen dalam menentukan keberhasilan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi tahun ini. Kalau tidak dipercepat, perekonomian tidak akan bangkit," kata Fithra kepada Bisnis, Minggu (21/2/2021).
Program tersebut, lanjutnya, juga menjadi pilar penting dalam upaya pemerintah memberikan vaksinasi secara masif, yang dinilai menjadi engsel bagi pertumbuhan ekonomi Tanah Air.
Dia menambahkan Indonesia memiliki tiga skenario pertumbuhan ekonomi pada 2021 yaitu berkisar antara 3,8 persen untuk skenario pesimistis, 4,4 persen untuk skenario moderat, dan 6,2 persen untuk skenario optimistis.
Sementara itu, lanjutnya, kegagalan dalam menjalankan program vaksinasi, terutama jika berjalan tidak sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan, akan mencegah perekonomian Tanah Air mencapai pertumbuhan rata-rata seperti pada masa sebelum pandemi Covid-19 melanda.
Baca Juga
Dengan demikian, kontribusi sektor swasta melalui program Vaksinasi Gotong Royong pun menjadi sangat penting mengingat gentingnya situasi serta vitalnya pemberian vaksin secara massal.
Sebagai informasi, pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong hampir dipastikan tidak dapat terlaksana sesuai dengan perkiraan awal, yakni Maret 2021. Sejauh ini, pemerintah masih menyusun regulasi terkait dengan program tersebut.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi memperkirakan proses penyusunan regulasi yang masih dilakukan pemerintah belum akan rampung dalam waktu dekat, dan pelaksanaan pada Maret 2021 dinilai tidak mungkin terealisasi.
Program tersebut, ujarnya, baru akan dilaksanakan paling cepat akhir April 2021.
