Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

REI DKI Dorong 6 Poin, Mulai Perizinan Hingga Bunga Kredit

DPD REI DKI Jakarta menetapkan nam hal yang akan didorong untuk perbaikan iklim bisnis properti di Ibu Kota, termasuk penyederhanaan proses perizinan.
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 18 Februari 2021  |  14:59 WIB
Wajah properti Jakarta./Bisnis - Arief Hermawan
Wajah properti Jakarta./Bisnis - Arief Hermawan

Bisnis.com, JAKARTA – Arvin F. Iskandar dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Dewan Pengurus Persatuan Perusahaan Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta hingga 3 tahun ke depan.

Hal itu direalisasikan dalam Musyawarah Daerah DPD REI DKI pada Kamis (18/2/2021). Arvin pun mengingatkan semua anggota organisasi itu untuk senantiasa membangun soliditas guna menghadapi kondisi sulit di tengah pandemi Covid-19.

“Harus diakui hampir semua subsektor real estat terdampak. Perhotelan, ritel, dan residensial, baik itu landed dan hunian vertikal, penjualan terganggu. Saat ini meminta penjadwalan ulang utang ke perbankan juga tidak gampang. Namun, kami yakin dengan sikap optimis dan soliditas anggota, gempuran pandemi bisa diatasi,” papar Direktur Utama PT Perdana Gapuraprima Tbk. itu.

Jakarta sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional, lanjut Arvin, harus menjalankan program perumahan untuk tetap bisa mendorong kemudahan investasi di tengah pandemi. Sedikitnya ada enam isu utama yang akan didorong oleh REI DKI Jakarta.

Pertama, terkait aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. REI DKI akan merekomendasikan kepada DPP REI agar memperjuangkan peninjauan kembali peraturan perundangan di pusat dan daerah yang menghambat investasi dan kemudahan dalam menjalankan usaha sehingga semua aturan lebih sederhana dan menarik bagi investasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Kedua, masalah legalitas pertanahan (sertifikasi status tanah). DPD REI DKI merekomendasikan kepada DPP REI untuk mendorong dibentuknya Lembaga Peradilan Pertanahan terkait dengan seringnya terjadi penyerobotan/pendudukan dan klaim-klaim sepihak terhadap tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh pengembang dan sudah bersertifikat.

Dalam hal ini, ungkapnya, BPN seyogyanya tidak memblokir sertifikat kecuali ada permintaan dari pengadilan.

Ketiga, masalah perizinan. REI DKI akan mengusulkan pencabutan perda-perda, pergub, SK Gubernur, dan peraturan sejenis lainnya di bidang perizinan yang belum sinkron dengan UU Cipta Kerja untuk mendukung pembangunan perumahan yang lebih efisien dan sederhana.

Keempat, meningkatkan kerja sama dengan Pemprov DKI. Dalam hal tata ruang, misalnya. DPD REI DKI agar dilibatkan dalam proses evaluasi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) No.1/2014 untuk memberikan arah yang lebih pasti terhadap implementasi kebijakan tata ruang di Jakarta yang ramah investasi.

“Kami juga meminta prosedur dan mekanisme penyerahan sarana, prasarana, dan utilitas kepada Pemprov DKI agar dibuat secara sederhana dan dikoordinasikan oleh satu tim khusus yang ditunjuk untuk menangani proses serah terimanya,” kata Arvin.

Kelima, Raperda Rumah Susun. Pada 2021 terdapat 24 rancangan peraturan daerah yang akan disepakati menjadi program pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, salah satunya tentang rumah susun.

“Kami meminta untuk dapat dilibatkan dalam penyusunan Raperda dan siap berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD guna menghasilkan regulasi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tambahnya.

Keenam, REI DKI di tengah pandemi akan terus meningkatkan kerja sama dengan pihak perbankan, salah satunya adalah usulan penyediaan kredit modal kerja dan kredit konstruksi dengan suku bunga di bawah 10 persen.

Enam isu utama tersebut lanjut Arvin sudah dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang nantinya diajukan sebagai rekomendasi kepada pemerintah provinsi/kota/kabupaten se-Jabodetabek dan DPP REI serta pihak terkait lainnya.

Sebelumnya dalam pembukaan Musda yang berlangsung secara virtual tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam videonya berpesan dan meminta forum Musda bisa melahirkan gagasan baru, ide segar, solusi yang komprehensif dan langkah-langkah strategis khususnya pada penyediaan hunian di Jakarta, sehingga mampu memberikan sumbangan bukan hanya pada pembangunan properti di Jakarta, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh warga Jakarta.

“Di tengah pandemi Covid-19, saya salut dengan tema Musda yang dipilih. Krisis sesungguhnya adalah perubahan yang dipercepat dan kesempatan untuk melakukan transformasi. Kami di Pemprov DKI mendukung dan siap terus berkolaborasidengan REI DKI mewujudkan Jakarta yang maju, lestari, berbudaya dan warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua,” tegas Anies.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubenur DKI Jakarta, mengingatkan bahwa meski terus berjuang menghadapi pandemi, anggota REI harus tetap bisa memberikan produk layanan terbaik ke warga Jakarta.

Ke depan, lanjutnya, Jakarta diharapkan menjadi kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dengan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bisnis properti rei perizinan
Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top