Bisnis.com, JAKARTA - Asosisasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung program pemerintah terkait dengan konsep pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi termasuk di dalamnya kawasan industri dan logistik di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan potensi sumber daya alam di KTI sangat banyak dan beragam, salah satunya sumber daya perikanan yang bisa diandalkan untuk pemenuhan kebutuhan nasional maupun ekspor.
"Demi mendukung hal itu diperlukan sarana dan prasaran yang memadai, sehingga yang berkaitan dengan layanan logistik maupun distribusinya bisa semakin lancar dan efisien. Selain itu komoditi dari industri perikanan tersebut juga bisa lebih berdaya saing global," ujar Yukki melalui siaran pers, Selasa (16/2/2021).
Menurutnya, program pemerintah tersebut bertujuan memacu perekonomian di kawasan itu dengan mendorong pengembangan industri pengolahan ikan dan pembangunan pelabuhan terpadu.
Selain itu lanjutnya, ALFI juga mengapresiasi program pemerintah berkaitan dengan penyiapan infrastruktur pelabuhan terpadu di KTI guna membangun ekosistem dan sumber ekonomi baru di kawasan tersebut.
"Oleh sebab itu, ALFI sangat mendukung konsep pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi termasuk didalamnya ada kawasan industri dan logistik di wilayah tersebut," ucapnya.
Baca Juga
Lebih lanjut Yukki menilai target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendirikan fasilitas pengolahan ikan di KTI, cukup realistis. Di mana KKP menargetkan akan mendirikan setidaknya sebanyak 55 industri pengolahan ikan dalam rencana pembangunan pelabuhan terpadu guna mendukung program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di KTI.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan pelabuhan terpadu ini memang untuk mengintegrasikan proses yang ada dari hulu dengan hilir.
Dia mengemukakan, pemerintah terus memantapkan pengembangan program LIN di Maluku antara lain melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama kementerian dan lembaga guna membahas rencana pembangunan pelabuhan terpadu.
