Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa banyak hal yang perlu dibenahi di sektor perumahan nasional, terutama di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.
Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter resminya, @KH_Marufmin, Selasa (9/2/2021), pukul 03.35 WIB seusai membuka Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) melalui konferensi video.
"Banyak hal yang perlu dibenahi di sektor perumahaan. Utamanya dalam mengahadapi tekanan ekonomi karena covid-19. Semoga ke depan pencapaian semakin meningkat lagi. Karena rumah adalah prasarana penting untuk membentuk karakter generasi masa depan bangsa," demikian unggahan akun Wapres tersebut.
Dalam seremoni tersebut, Wapres menyampaikan bahwa pertumbuhan penduduk terus meningkat dan kebutuhan terhadap rumah terus bertambah.
Pasokan hunian, jelasnya, cukup terkendala saat pandemi Covid-19, khususnya pada 2020. Pasalnya, capaian program Satu Juta Rumah tidak mencapai targetnya.
"Program capaian hanya sebesar 965.217 unit, di mana sekitar 80 persennya disalurkan untuk MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah]," ujarnya.
Baca Juga
Kondisi itu berbeda dengan realisasi program Satu Juta Rumah pada 2018 dan 2019 yang berhasil mencapai angka di atas satu juta unit dengan rata-rata penyaluran sekitar 70 persen untuk MBR.
"Pemerintah telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah, reformasi perizinan, dan insentif fiskal," jelas Wapres.
Banyak hal yang perlu dibenahi di sektor perumahaan. Utamanya dalam mengahadapi tekanan ekonomi karena covid-19. Semoga kedepan pencapaian semakin meningkat lagi. Karena rumah adalah prasarana penting untuk membentuk karakter generasi masa depan bangsa.
— KH. Ma'ruf Amin (@Kiyai_MarufAmin) February 9, 2021
Dalam kesempatan itu, Wapres juga mendorong pembiayaan perumahan berbasis syariah untuk mengakselerasi pencapaian target mengurangi deadlock kebutuhan rumah hingga 5 juta pada 2024.
Dia mengatakan perbandingan angka kebutuhan dan ketersediaan perumahan bagi masyarakat atau deadlock terus bertambah. Dari kebutuhan 11,4 juta rumah, program satu juta rumah sedikit tersendat akibat adanya pandemi.
Untuk itu, Wapres mendorong pengembagan industri properti syariah yang terus tumbuh sejalan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Apalagi, setelah terbentuknya penggabungan tiga bank BUMN syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
