Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melanjutkan pelaksanaan Program Sejuta Rumah pada 2021. Bahkan, Kementerian PUPR telah menyusun sejumlah kebijakan dan strategi untuk melaksanakan Program Sejuta Rumah hingga 2024.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan sejumlah kebijakan dan strategi pun diusung Kementerian PUPR guna mendorong capaian pembangunan rumah layak huni untuk seluruh masyarakat Indonesia.
“Program Sejuta Rumah akan tetap dilanjutkan dan berjalan pada 2021,” ujarnya dalam siaran pers pada Kamis (4/2/2021).
Sesuai dengan amanat rencana dan strategi Kementerian PUPR, Program Sejuta Rumah dinilai mampu mendorong pemangku kepentingan bidang perumahan untuk membangun hunian layak bagi masyarakat.
Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat diharapkan melaksanakan segala aktivitasnya di rumah sehingga hunian yang layak menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi.
“Pada masa pandemi Covid-19 masyarakat lebih banyak melaksanakan aktivitasnya mulai dari bekerja, belajar, berusaha, dan beribadah di rumah masing-masing. Jika rumah yang ditempati layak dan sehat, tentunya masyarakat bisa nyaman untuk melaksanakan segala aktivitasnya,” paparnya.
Baca Juga
Untuk melaksanakan hal tersebut, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR telah menyusun sejumlah kebijakan dan strategi untuk melaksanakan Program Sejuta Rumah hingga 2024.
Salah satu kebijakan yang diusung adalah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.
“Kami ingin melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dalam Program Sejuta Rumah. Kami tentunya tidak bisa melaksanakan program ini sendiri tapi juga perlu dukungan pemerintah daerah, pengembang, perbankan, kementerian/ lembaga, sektor swasta dan masyarakat,” tuturnya.
Siapkan Tiga Strategi
Khalawi menambahkan pihaknya juga telah mempersiapkan tiga strategi utama dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah di lapangan. Pertama, dengan mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan Program Sejuta Rumah.
Kedua, menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolabirasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan. Ketiga, mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema yang inovatif.
“Kami juga telah membentuk 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) serta Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga berharap pemerintah daerah memiliki perencanaan dan mendata rumah masyarakat yang tak layak huni untuk diajukan kepada kami melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru),” paparnya.
Program Sejuta Rumah, lanjut Khalawi, ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk sasarannya yakni meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah bersubsidi pemerintah.
Program Sejuta Rumah merupakan salah satu program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Ungaran, Provinsi Jawa Tengah, pada 29 April 2015. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia baik melalui pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan bidang perumahan.
Capaian Program Sejuta Rumah terus meningkat. Pada awal dicanangkan, Program Sejuta Rumah berhasil membangun 699.770 unit rumah pada 2015.
Selanjutnya pada 2016 tercatat 805.169 unit rumah, 2017 terbangun 904.758 unit, 2018 sebanyak 1.132.621 unit, 2019 sebanyak 1.257.852 unit. Bahkan pada 2020, meski terdampak pandemi Covid-19, Program Sejuta Rumah merealisasikan 965.217 unit.
