Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gapensi Menilai KPBU 2021 Belum Jadi Titik Balik Kontraktor Kecil

Refocusing anggaran KPBU pada 2020 membuat jumlah pendaftaran kontraktor tahun lalu turun  sekitar 20—25 persen secara tahunan.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 03 Februari 2021  |  21:01 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan Jembatan Kolonel Sunandar atau Tanggulangin III di jalan jalur Pantura Kudus-Demak, Jawa Tengah, Selasa (2/4/2019). - ANTARA/Yusuf Nugroho
Pekerja menyelesaikan pembangunan Jembatan Kolonel Sunandar atau Tanggulangin III di jalan jalur Pantura Kudus-Demak, Jawa Tengah, Selasa (2/4/2019). - ANTARA/Yusuf Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyatakan bahwa tingginya potensi investasi proyek konstruksi berskema kerja sama pemerintah dengan badan usaha tidak menjamin akan menjadi titik balik kontraktor kecil dan menengah.

Wakil Sekretaris Jenderal II Gapensi Errika Ferdinata mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah kondisi penanganan Covid-19 yang berlarut.

Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengurangi dana KPBU pihak pemerintah karena refocusing kembali untuk penanganan Covid-19.

“Menurut saya, itu [potensi nilai investasi KPBU 2021] tidak akan murni untuk pembangunan karena [penanganan] Covid-19 juga butuh dana yang besar. Namun, semoga porsi pembangunan [infrastruktur[ tidak dikurangi," katanya kepada Bisnis, Rabu (3/2/2021).

Errika menilai harus ada keberpihakan anggaran ke sektor infrastruktur agar kontraktor kecil dan menengah dapat menyerap KPBU tersebut.

Refocusing anggaran KPBU pada 2020, tuturnya, membuat jumlah pendaftaran kontraktor tahun lalu turun  sekitar 20—25 persen secara tahunan.

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rkayat mendata potensi paket konstruksi dengan skema KPBU yang dapat dilelang dalam waktu dekat mencapai 57 paket konstruksi dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp469,18 triliun. Angka tersebut merupakan hasil penjumlahan paket konstruksi KPBU dengan status ready-to-offer dan final business case.

Selain pengurangan kontribusi pemerintah, Errika menilai potensi partisipasi kontraktor kecil dan menegah akan minim pada KPBU 2021. Pasalnya, tahun ini merupakan tahun transisi sertifikasi badan usaha konstruksi menjadi 2020—2024.

Sertiikasi badan usaha konstruksi merupakan salah satu syarat menjadi peserta lelang. Errika menilai proses sertifikasi badan usaha konstruksi pada tahun ini harus dipercepat agar potensi KPBU tersebut dapat terserpa dengan optimum.

Di sisi lain, Errika menilai pemerintah harus menyediakan jaring pengaman khusus bagi pengusaha konstruksi pada tahun ini. Pasalnya, badan usaha konstruksi tidak termasuk pada kelompok yang bisa mendapatkan subsidi oleh pemerintah.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

gapensi KPBU
Editor : Zufrizal

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top