Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi mengusulkan agar ada insentif untuk menahan laju penurunan produksi di wilayah kerja migas Blok Mahakam.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa terdapat dua jenis insentif yang dibutuhkan untuk meningkatkan keekonomian proyek di WK Mahakam. Pihaknya mengusulkan insentif hulu migas dan insentif fiskal.
Untuk insentif hulu migas, pihaknya mengusulkan perubahan first tranche petroleum (FTP) shareable dari 20 persen menjadi 5 persen, depresiasi dipercepat atas biaya capital pada 4 tahun terakhir masa kontrak dan pengembalian penuh biaya capital pada 2037 dan kredit investasi.
Sementara itu, untuk insentif fiskal pihaknya mengusulkan pembebasan PPN dan PBB tahap eksplorasi pembebasan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk biaya operasi fasilitas bersama, pembebasan PPh dan PPN untuk alokasi biaya tidak langsung kantor pusat.
Selain itu, insentif fiskal yang diusulkan adalah pembebasan pajak dalam rangka impor dan bea masuk, domestic market obligation holiday, dan pembebasan biaya tarif Lembaga Manajemen Aset Negara, dan biaya pemanfaatan BKN eks terminasi.
Dwi menjelaskan bahwa usulan insentif itu telah memaksimalkan fasilitas yang dapat diberikan sesuai dengan PP No. 27/2017 dan akan dituangkan dalam amendemen kontrak bagi hasil WK Mahakam.
Baca Juga
“Berdasarkan kajian keekonomian antara KKKS [kontraktor kontrak kerja sama], SKK Migas, dan Kementerian ESDM, keseluruhan instrumen insentif hulu migas dan fiskal tersebut diperlukan untuk memberikan keekonomian yang wajar untuk WK Mahakam,” ujar Dwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (3/2/2021).
Dia menjelaskan bahwa WK Mahakam telah mengalami penurunan produksi secara ilmiah sejak sebelum dialih kelola PT Pertamina Hulu Mahakam pada 2018, tapi telah terjadi sejak dikelola Total.
Untuk menahan penurunan laju produksi, maka direncanakan pengembangan dari proyek existing dari 318 sumur dan pengembangan WK Mahakam yang meliputi OPLL-2A dengan 56 sumur yang diharapkan menambah cadangan gas 85,6 Bcf dan minyak 5,1 juta barel dan OPLL-2B diharapkan menambah cadangan 38,6 Bcf gas dan 3,3 juta barel minyak, sedangkan proyek OPLL-2C diharapkan menambah cadangan 215,2 Bcf gas dan 0,6 juta barel minyak.
“Dalam rangka melakukan upaya tersebut khususnya yang berkaitan dengan OPLL memang ini baru akan bisa dilaksanakan atau ekonomis apabila ada dukungan insentif dari pemerintah yang sudah kami sampaikan ke Kementerian ESDM,” kata Dwi.
